Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Komisi VIII Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan Haji
2020-02-18 10:38:47

Ilustrasi. Tampak para jemaah haji dari seluruh dunia saat menunaikan ibadah di Ka'bah, Mekkah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Moekhlas Sidik menyatakan keseriusan Komisi VIII dalam mengawal pengelolaan keuangan dana haji. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Keuangan Haji sebagai upaya pengawasan dan menyerap aspirasi guna terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang optimal, akuntabel dan efisien.

Panja Pengelolaan Keuangan Haji, nantinya memetakan berbagai tantangan, hambatan dan masalah terkait pengelolaan keuangan haji guna diperoleh rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan haji. "Agar pelaksanaan ibadah haji di tahun ini lebih meningkat dari sebelumnya," ucap Moekhlas saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI, ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2).

Pengelolaan keuangan haji sendiri, lanjut Moekhlas bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Komisi VIII DPR RI fokus terhadap beberapa permasalahan yang menjadi poin penting pengelolaan keuangan haji. Antara lain pengelolaan keuangan investasi, nilai manfaat bagi calon jemaah haji daftar tunggu, dan distribusi nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji untuk program kemaslahatan umat.

"Selanjutnya, nilai manfaat bagi calon jemaah haji daftar tunggu yang kurang optimal, serta belum meratanya distribusi nilai manfaat tersebut. Ini kira-kira yang menjadi sorotan kami dari Komisi VIII," pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.(srw/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
Komisi VIII Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan Haji
 
Menyoal 120 T Dana Haji
 
Terima Kasih Tuhan, Terima Kasih Raja
 
Bisnis Umrah, Legislator Pertanyakan Sikap Kominfo Gandeng Traveloka dan Tokopedia
 
Jemaah Calon Haji Harus Waspadai Suhu Tanah Suci
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]