Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Tol Laut
Komisi V Pertanyakan Pengelolaan Dana Subsidi Tol Laut
2018-10-31 11:10:23

Ilustrasi. Tampak Kapal bertuliskan Tol Laut.(Foto: Istimewa)
MAKASSAR, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan secara transparan mekanisme pengelolaan dana subsidi tol laut yang digunakan untuk menekan biaya pengiriman. Pasalnya, harga barang-barang di Kawasan Indonesia Timur (KIT) masih melambung tinggi.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat melakukan kunjungan spesifik terkait masalah tol laut di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, belum lama ini.

Menurut legislator Fraksi Gerindra, mekanisme dalam pengiriman barang menggunakan tol laut terdapat temuan tidak adanya kontrol dan pengawasan dari Dirjen Perhubungan Laut. "Siapa yang mengontrol itu, dan apakah benar atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri," tanya dia, Selasa (30/10).

Lebih jauh ia mengatakan, kalau di luar negeri itu kontener bisa langsung dideteksi tanpa harus dibuka, sementara kita tidak mempunyai alat deteksinya. "Kalau di bandara ada dan tahu ini barangnya seperti apa. Namun kalau untuk kontener itu tidak ada, ini harus kita pikirkan, agar tidak melanggar aturan," ujarnya.

Menurutnya, kalau kontener itu sudah berada di kapal tidak bisa dibuka lagi, sehingga barang yang lewat tol laut harga-harga di daerah bisa turun. Apalagi subsidi yang sudah diberikan Kementerian PUPR berkait dengan tol laut ini tahun 2018 sekitar Rp 447 milyar. Untuk itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dijelaskan Fary, hasil kunjungan spesifik ini terkait dengan tol laut nanti akan dibahas bersama-sama dengan mitra kerja Komisi V. Termasuk juga info barang-barang yang dimuat di kontener yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan yang seringkali susah dan tidak terkontrol.(iw/mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Tol Laut
Komisi V Pertanyakan Pengelolaan Dana Subsidi Tol Laut
Biaya Logistik Masih Mahal, Asperindo: Tol Laut Hanya Wacana!
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]