Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Bayi
Komisi IX Beri Waktu 2X24 Jam Agar Menkes Usut Kasus Debora
2017-09-12 08:45:02

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bayi berumur empat bulan Tiara Deborah Simanjorang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di RS Mitra keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Bayi malang tersebut meninggal karena pihak rumah sakit menolak merawat di ruang PICU karena uang kedua orangtua bayi tidak cukup.

Atas kasus tersebut Komisi IX mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dalam rapat kerja di ruang sidang Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Melalui pimpinan rapat Ketua Komisi IX Dede Yusuf M. EFENDI. Menkes diberi waktu dua hari agar menyelesaikan masalah ini, jika melampaui batas waktu yang diberikan tidak selesai maka Komisi IX akan memanggil semua pemangku kepentingan.

"Apabila dalam waktu 2X24 jam tidak terselesaikan maka akan memanggil semua stakeholder. Untuk itu saya sampaikan kepada para anggota apakah kita bisa menerima statement tersebut?" tanya Dede, lalu dijawab para anggota "setuju," ketuk palu menandai pergantian pembahasan masalah.

Dalam keterangannya, Nila menyampaikan kepada para awak media, jika berdasarkan hasil tim investigasi, RS Mitra Keluarga Kalideres dinyatakan bersalah maka Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, mulai dari ringan hingga berat. Menurutnya semua sanksi tergantung hasil investigasi yang dilakukan.

Senada dengan permintaan Komisi IX, dia memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada tim investigasi untuk melakukan penyelidikan. "Jadi tim investigasi dalam waktu 2x24 jam akan melaporkan kepada kami," ungkapnya.

Nila menjelaskan, sanksi itu bertahap, teguran lisan, kemudian teguran keras, ketiga pencabutan izin rumah sakit. Lebih lanjut dia memaparkan, pihak rumah sakit juga bisa mendapatkan sanksi pidana bila kelalaian yang dilakukan menyebabkan kecacatan atau meninggal dunia.(eko/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Bayi
DPR Desak Izin RS Mitra Keluarga Dicabut
Komisi IX Beri Waktu 2X24 Jam Agar Menkes Usut Kasus Debora
RS Mitra Keluarga Bisa Diberi Sanksi
Polsek Cimanggis Menangkap ibu yang Tega Membuang Bayinya ke Sumur
Makanan Bayi Diduga Mengandung Timah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ini Hoax, Kepala BNPB: Gunung Agung Belum Meletus, Bali Masih Aman
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]