Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Beras
Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor
2018-01-19 03:34:09

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

"Wajar penolakan masuknya beras impor yang diungkapkan oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Pasalnya, sebentar lagi kita akan memasuki masa panen, seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian bahwa pada bulan Januari 2018 ini kita akan panen sebesar 2,6 juta ton beras, Februari 5,4 juta ton, Maret 7,4 juta ton, dan pada bulan April mendatang akan panen sebesar 5 juta ton beras. Artinya sebentar lagi kita akan panen lebih dari 10 juta ton. Sementara beras impor akan masuk di waktu-waktu yang berbarengan dengan berlangsungnya masa panen," papar Edhy.

Kalau dikatakan impor beras tersebut ditujukan untuk operasi pasar, lanjut Edhy, menurut data yang diungkapkan Bulog pihaknya masih memiliki stok beras sekitar 900 ribu ton, dan itu masih terbilang aman untuk sampai masuk ke masa panen berikutnya yang akan berlangsung di pertengahan atau akhir bulan Januari ini. Sehingga impor beras untuk operasi pasar pun masih belum diperlukan.

"Bulog mengakui bahwa stok di bawah 1 juta ton atau 900 ribu ton. Alasannya, saat membeli beras dari petani harga di pasaran terlalu tinggi dari HPP (harga pembelian pemerintah) yang ditentukan. Oleh karena itu kami memberi kemudahan kepada Bulog untuk meningkatkan HPP mendekati harga pasar. Namun stok beras sebanyak 900 ribu ton pun masih terbilang aman," tambah politisi dari Fraksi Partai Gerinda.

Sehingga, lanjut Edhy, disini bukan masalah mau impor atau tidak, namun beras yang akan di impor itu datang di saat para petani dalam negeri menuai hasil panennya. Dimana petani pasti telah berharap hasil panennya dapat diserap di pasaran dalam negeri. Tapi dengan adanya beras impor, maka secara langsung akan membuat harapan petani tersebut menjadi hilang. Inilah yang dikatakan mengkhianati petani kita sendiri.(ayu/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Beras
Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan
Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor
Gaduh Politik dan Pulennya Impor Beras
Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018
Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
BNPB Anugerahi Penghargaan BPBD Terbaik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]