Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRD Kaltim
Komisi IV DPRD Kaltim: Tingkatkan Sosialisasi BPJS Pada Masyarakat
2019-12-02 15:12:25

SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim melakukan hearing dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim dan BPJS Kesehatan Regional Kalimantan terkait sosialisasi dan progres program Disnakertrans Provinsi Kaltim tahun 2019 dan perencanaan program tahun 2020, Selasa (26/11) lalu.

Dalam pertemuan itu Komisi IV yang di pimpin oleh Rusman Yaqub yang juga dihadiri anggotanya diantaranya Puji Setyowati, Fitri Maisyaroh, dan Abdul Kadir Tappa membeberkan beberapa hal terkait masalah data kepesertaan BPJS di masyarakat dan terutama di instansi dan perusahaan, yang mana ada kemudahan akses dalam kepesertaan bagi masyarakat dan bagaimana implementasi dalam penggunaan atau klaim fasilitas kesehatan (faskes).

Mewakili Kepala Disnakertrans, Noris MP selaku Kasi Perencanaan Program mengatakan bahwa Disnakertrans mencanangkan peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sejak bulan September lalu. "Memang tenaga kerja yang terdaftar dalam keanggotaan BPJS masih sekitar 82 persen saja, dan masih ada 8 persen yang belum, semoga ini nantinya bisa 100 persen," ujarnya.

Selanjutnya pihak BPJS Kesehatan Balikpapan yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Irsan dan BPJS Kesehatan Samarinda yang diwakili oleh Octavianus menerangkan bahwa perlu adanya sosialisasi tentang BPJS serta bisa menerangkan pada masyarakat untuk merubah mindset dalam hal kepesertaan yang selama ini dianggap hanya membayar iuran saja.

Dalam kesempatan itu anggota Komisi IV Fitri Maisyaroh menginginkan agar website Disnakertrans bisa di update untuk memudahkan informasi bagi masyarakat serta adanya jaminan terhadap kecelakaan kerja bagi perusahaan yang belum melaporkan karyawannya serta adanya reward yang diberikan BPJS kepada peserta yang sehat agar bisa mempertahankan pola hidup sehat.

Begitu juga halnya dengan anggota Komisi IV Puji Setyowati meminta agar semua data peserta bisa terkoneksi secara online dengan memakai metode sistem monitoring selayaknya smart city, dan juga bisa menambah UPTD yang berkaitan dgn jaminan sosial untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Kemudian Rusman menekankan agar sosialisasi terkait BPJS ini agar terus ditingkatkan lagi bisa melalui para pemuka agama dalam setiap ceramahnya atau bisa juga pada saat anggota dewan reses ada pendampingan dari pihak BPJS untuk memberikan pemahaman bahwa iuran itu adalah untuk kepentingan bersama dan bisa juga di artikan seperti sedekah.

"Saya harap kedepannya pihak BPJS bisa lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terutama kalangan menengah mengenai kepesertaan jamianan sosial ini," pungkasnya.(hms8/gaj/sya)


 
Berita Terkait DPRD Kaltim
 
Soal Tapal Batas, Bontang Minta Bantuan Komisi
 
Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Pembangunan Infrastruktur di Kaltim
 
Komisi IV DPRD Kaltim: Tingkatkan Sosialisasi BPJS Pada Masyarakat
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
 
Ketua DPRD Kaltim: Pentingnya Nilai Agama, Budaya, dan Etika Bagi Pemuda
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Gorontalo: Saya akan Pecat Oknum Polisi yang Terlibat Narkoba dan Miras
Sultan HB X: Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani-Kesultanan Yogya
Kuota BBM Makin Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
Peradilan Modern Berbasis Teknologi di PN Jakpus
Anjungan Kaltim di TMII Perlu Perbaikan Menyeluruh
Bung Karno, Muhammadiyah dan Peran Kebangsaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]