Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Reklamasi Pantai
Komisi IV DPR Tegaskan Masih Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
2017-10-25 14:04:24

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat menerima audiensi perwakilan mahasiswa fakultas kehutaana UGM di Gedung DPR RI.(Foto: Rizka)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan bahwa sampai saat ini DPR RI (Komisi IV-red) masih dalam status moratorium reklamasi teluk Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

"Saat itu Komisi IV DPR yang salah satunya membidangi masalah kelautan dan perikanan masih dalam status memoratorium reklamasi Teluk Jakarta. Kalau dikatakan sudah memenuhi Amdal, apa benar-benar itu sudah selesai. Kedua adalah terkait alih fungsi wilayah atau lahan, Teluk Jakarta itu berada di wilayah kawasan strategis nasional, jadi harus dikeluarkan ijin alih fungsi lahan. Di sini terlihat ada rekomendasi dari Tim Moratorium yang seolah diabaikan. Sebagian besar Pulau G, itu terdapat obyek vital nasional, yang jika Pulau G itu dibangun, maka obyek vital nasional akan terganggu," ujar Edhy.

Dilanjutkannya, belum lagi di lokasi tersebut ada muara sungai. Dimana kalau muara sungai tidak dibatasi oleh pulau saja maka sedimentasinya akan cepat sekali, terlebih lagi kalau dibatasi. Jika kemudian terjadi kerusakan lingkungan tersebut, maka siapa yang akan bertanggung jawab akan hal itu.

"Belum lagi dampak lainnya, misalnya pelarangan nelayan memasuki wilayah tersebut. video viral tentang salah satu jurnalis tivi yang dilarang melintasi pulau tersebut itu salah satu dampak yang sudah terjadi. Tidak tertutup kemungkinana hal itu juga pasti akan terjadi dengan nelayan yang ingin melaut. Padahal laut merupakan jalan nasional yang bisa dilalui siapa saja. Tidak ada pelarangan satu jengkal pun bagi warga negara Indonesia untuk bisa melalui laut, kecuali lahan pribadi. Dan laut bukan lahan pribadi," tegas politisi dari Fraksi Partai Gerinda.

Komisi IV DPR ditambahkan Edhy, sejauh ini sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ketika itu Susi mengaku bahwa sejauh ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) belum mengeluarkan ijin pelepasan kawasan tersebut. Hal tersebut terkait Undang-Undang Kelautan. Ke depan Edhy akan memanggil Kementerian terkait lainnya yang notabene menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI, seperti Menteri LHK (lingkungan Hidup dan kehutanan).

"Yang pasti sampai saat ini belum ada tembusan terkait pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Bagaimanapun juga DPR sebagai pengawas pemerintah yang berhubungan langsung dengan masalah masyarakat. Dan sejauh ini sudah banyak komplain atau protes dari berbagai pihak tentang dijalankannya kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut," pungkasnya.(ayu/sc/iw/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Reklamasi Pantai
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
Referendum Diajukan MEH untuk Mengganjal Anies-Sandi Menutup Reklamasi?
Moratorium Reklamasi Dicabut, Gerindra: Lucunya, KLHK dan Kemenko Maritim Tidak Ajak KKP
Komisi IV DPR Tegaskan Masih Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]