Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Agraria
Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
2018-01-18 07:45:58

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo (F-PG).(Foto:Jaka/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengapresiasi Program TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

"Program TORA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan terobosan baru karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pertanian dan sebagainya. Namun kami mempertanyakan status hukumnya. Kalau statusnya diberikan dengan hak kepemilikan, ini akan menimbulkan kekhawatiran, jika tanah itu akan dijual kembali. Setelah itu masyarakat akan kembali 'menjarah' lahan kembali. Ini tentu akan menimbulkan persoalan. Kita harus ingat kultur masyarakat kita. Jangan sampai kita bagi-bagi lahan tapi menimbulkan efek besar di kemudian hari," ujar anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan, jika pemberian lahan kepada masyarakat itu dengan menggunakan sistem hak pakai. Ketika yang diberikan hak pakai tersebut meninggal dunia, maka ahli waris bisa melanjutkan untuk kepentingan ekonomi, bukan diperjualbelikan. Jadi yang dibagi adalah hasil pengelolaan lahan sendiri atau aspek ekonominya, bukan lahannya yang dipecah-pecah untuk beberapa masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo. Ia mengatakan, sengketa lahan masyarakat sudah sedemikian rupa. Jutaan hektar lahan juga sudah dikuasai oleh masyarakat, ia hanya memberikan warning atau peringatan, jangan sampai alasan pemutihan menimbulkan moral hazard di kemudian hari. Dimana hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan masyarakat untuk membuka hutan secara massif lewat program pemutihan masyarakat tersebut.

Tidak hanya itu, Rahmad juga berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya memberikan lahan saja, melainkan juga ikut memberikan bibit pohon tertentu kepada masyarakat. Ini sekaligus menjawab tantangan presiden, lewat anggaran yang cukup besar yang diberikan, berapa lahan yang sudah disiapkan untuk masyarakat.(ayu/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Agraria
Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
Siap Demo di Hari Tani, Hak Perempuan atas Tanah Terabaikan oleh Negara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]