Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Komisi III Ingatkan Netralitas Mitra Kerjanya pada Pilkada Serentak
2018-04-15 11:47:06

Ilustrasi. Ayo gelorakan semangat partisipasimu dlm Pemilu & Pilkada, KLIK https://infopemilu.kpu.go.id Anda butuh bantuan..?? Silakan hubungi Layanan (021) 31902573, 31902583 | Anda blm terdaftar dlm DPS Pilkada 2018..?? Silakan WA 082310767117.(Foto: @KPU_ID)
MEDAN, Berita HUKUM - Pilkada Serentak yang akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 27 Juni 2018 mendatang, menjadi salah satu persoalan yang dibahas pada Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara. Kesuksesan perhelatan pesta demokrasi ini tentunya tidak lepas dari peran serta Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR RI.

"Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara ini didasari pada hal-hal yang berkaitan dengan laporan dan keluhan tentang netralitas aparat dalam Pilkada Serentak, ada kekhawatiran kecenderungan aparat Polri yang berpihak pada satu pasangan Pilkada tertentu," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Sumatera Utara, Kamis (12/4).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengimbau seluruh aparat, tidak hanya Polri, termasuk Jaksa dan Hakim untuk bersikap netral. Menurutnya, netralitas ini penting, supaya Pilkada Serentak ini bisa berlangsung sesuai dengan asasnya, sehingga dapat terus menjamin upaya-upaya seluruh pihak dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan.

"Permasalahan Pilkada Serentak setiap daerah sebenarnya tidak akan jauh berbeda. Misalnya soal netralitas aparatur negara, efektivitas penegakan hukum, penyelesaian sengketa pilkada, pelanggaran kampanye seperti politik uang, isu SARA, hoaks, dan kampanye hitam. Semua persoalan ini perlu segera diantisipasi dan dicari resep penyelesaiannya," imbuh Mulfachri.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, Pilkada Serentak ini akan menjadi perhatian nasional. "Semua aparat harus tidak berpihak terhadap salah satu calon mana pun, ini menjadi early warning dari Komisi III kepada semua pihak seperti KPU, Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk terus berupaya mengantarkan Pilkada yang jujur bersih dan adil," kata Aboe Bakar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan apresiasi kepada Polri, terhadap sosialisasi netralitas Polri yang telah dilakukan. Hal itu tercermin dengan adanya Pedoman Netralitas Polri dalam Pilkada 2018, yang telah diatur oleh Kadiv Propam Polri. "Pedoman netralitas ini telah disosialisasikan dengan baik, dan lebih penting dari itu, harus dilaksanakan dengan konsekuen," imbuhnya.(gd/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]