Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Israil
Komisi I Anggap Larangan WNI ke Israel Tidak Rasional
2018-06-04 15:49:54

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.(Foto: arief/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI mempertanyakan keputusan Israel yang melarang pelancong berpaspor Indonesia atau Warga Negara Indonesia (WNI) memasuki wilayah Israel. Pasalnya, alasan yang dicantumkan Israel tidak rasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk mengambil langkah tegas dan mempertanyakan kebijakan ini kepada pemerintah Israel.

"Tidak ada alasan mendasar Israel menolak pemberian visa bagi WNI yang berkunjung ke Kota Yerusalem. Kemenlu secepatnya harus mendesak Israel mencabut larangan tersebut, karena akan ada banyak pihak yang dirugikan, termasuk bisnis biro perjalanan," tegas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, usai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyarankan Kemenlu agar sementara ini mencarikan alternatif bagi para turis Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel terutama untuk beribadah.

Hal senada dituturkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra. Ia pun menilai larangan tersebut tidak rasional. "Hak mereka untuk melarang, tetapi tentu saja harus memiliki dasar hukum yang kuat kenapa mereka melarang. Kalau seperti ini kan harus dipertanyakan. Pemerintah harus menyikapinya secara tegas," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai, pada dasarnya setiap warga negara di dunia ini bebas bepergian kemanapun, asalkan menggenggam paspor dan visa yang sesuai. Sebelumnya pemerintah Israel menyatakan melarang turis Indonesia berkunjung dan beribadah ke Israel terhitung tanggal 9 Juni nanti.(eps/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Israil
Komisi I Anggap Larangan WNI ke Israel Tidak Rasional
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik
Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog
AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]