Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertamina
Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga
2019-03-31 04:00:13

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.(Foto: Arief/rni)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai PT. Pertamina (Persero) perlu mengkaji kembali mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Mengingat banyak Anggota DPR RI menemukan penyimpangan dalam penyaluran BBM satu harga di daerah pemilihan mereka. Temuan itu antara lain banyaknya penjualan kembali BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga program BBM satu harga justru tidak tepat sasaran.

"Seperti keluhan dari Anggota DPR Dapil Palembang. Setelah BBM sampai ke titik jualnya, tiba-tiba diklaim sudah habis. Padahal kita lihat ada penjualan di kios-kios tidak resmi. Jadi akhirnya yang menikmati subsidi itu bukannya masyarakat, tetapi oknum-oknum tertentu,. Kita mau tahu, sejauhmana Pertamina mengevaluasi program itu," kata Hekal usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kilang pemurnian minyak (refinery unit) III Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3).

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, Pertamina juga perlu mengkaji ulang dampak program BBM satu harga ini terhadap kinerja keuangan Pertamina. Hekal menilai Pertamina sebagai BUMN juga berhak atas margin keuntungan sehingga tidak mengalami kerugian dan dapat terus tumbuh sebagai BUMN yang sehat.

"Kita lihat dampaknya terhadap perusahaan karena fuel (BBM) satu harga ini penugasan dari pemerintah yang harus juga ditopang dengan pembiayaannya. Jadi jangan sampai Pertamina diberi tugas tanpa diberikan modalnya. Sebab akhirnya akan merongrong perusahaan dan perusahaan tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya," analisa legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Dalam rangkaian Kunspek ini, Komisi VI DPR RI juga meninjau fasilitas pemurnian minyak Plaju yang saat ini tengah menjalankan penugasan biofuel campuran kelapa sawit atau solar B20, yang ke depannya diharapkan semakin mampu menekan impor BBM di Indonesia.(afr/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pertamina
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]