Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertamina
Komisi VI Soroti Mekanisme BBM Satu Harga
2019-03-31 04:00:13

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.(Foto: Arief/rni)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai PT. Pertamina (Persero) perlu mengkaji kembali mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Mengingat banyak Anggota DPR RI menemukan penyimpangan dalam penyaluran BBM satu harga di daerah pemilihan mereka. Temuan itu antara lain banyaknya penjualan kembali BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga program BBM satu harga justru tidak tepat sasaran.

"Seperti keluhan dari Anggota DPR Dapil Palembang. Setelah BBM sampai ke titik jualnya, tiba-tiba diklaim sudah habis. Padahal kita lihat ada penjualan di kios-kios tidak resmi. Jadi akhirnya yang menikmati subsidi itu bukannya masyarakat, tetapi oknum-oknum tertentu,. Kita mau tahu, sejauhmana Pertamina mengevaluasi program itu," kata Hekal usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kilang pemurnian minyak (refinery unit) III Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3).

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, Pertamina juga perlu mengkaji ulang dampak program BBM satu harga ini terhadap kinerja keuangan Pertamina. Hekal menilai Pertamina sebagai BUMN juga berhak atas margin keuntungan sehingga tidak mengalami kerugian dan dapat terus tumbuh sebagai BUMN yang sehat.

"Kita lihat dampaknya terhadap perusahaan karena fuel (BBM) satu harga ini penugasan dari pemerintah yang harus juga ditopang dengan pembiayaannya. Jadi jangan sampai Pertamina diberi tugas tanpa diberikan modalnya. Sebab akhirnya akan merongrong perusahaan dan perusahaan tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya," analisa legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Dalam rangkaian Kunspek ini, Komisi VI DPR RI juga meninjau fasilitas pemurnian minyak Plaju yang saat ini tengah menjalankan penugasan biofuel campuran kelapa sawit atau solar B20, yang ke depannya diharapkan semakin mampu menekan impor BBM di Indonesia.(afr/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertamina
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
RUU Perppu Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang, Mendagri Ucapkan Terima Kasih ke DPR
Seminggu Reskoba Polres Kukar Amankan 6 Pelaku Kejahatan Narkoba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]