Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pengangguran
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
2019-05-18 20:21:34

Ilustrasi. Acara Bursa Kerja.(Foto: Istimwa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja.

"Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mengurangi pengangguran di Indonesia di era digital," tanya Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komisi IX DPR RI dengan para Dirjen Kemnaker, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (15/5).

Ia juga mempertanyakan produktifitas BLK dalam menciptakan lapangan kerja dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas. "BLK yang ada, sebenarnya produktifitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas itu berapa. Bisa nggak bapak paparkan kepada kita data-data itu," ujar Saleh.

Politisi F-PAN ini khawatir masalah penggangguran akan terus menerus ada dan tak terselesaikan. "Saya khawatir Bangsa Indonesia nggak bisa menyelesaikan, sementara penggangguran tinggi. (Jumlah) 6,8 juta adalah rakyat yang perlu mendapat perhatian. Amanat konstitusi, disebutkan setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," papar Saleh.

Di sisi lain, salah satu Dirjen Kemnaker mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah peluang kerja yang terbatas. Sementara itu ada pertambahan angkatan kerja baru yang cukup besar. Masalah lain yang juga dihadapi ada ketidakcocokan keterampilan kerja yang dikuasai dengan lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi posisi tawar angkatan kerja yang rendah di pasar tenaga kerja.(eko/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pengangguran
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]