Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat
2018-01-12 13:53:50

Ilustrasi. Sawah.(Foto: BH /coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).

"Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya kalau produksinya meningkat, kita sudah surplus beras dan bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dunia. Tapi ini kenyataannya stok beras di pasaran berkurang, sehingga harga melambung tinggi hingga mencapai 24 persen, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjerit. Sehingga timbul pertanyaan kami, benarkah produksi meningkat seperti yang dikatakan pemerintah," papar Daniel.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKB ini, pemerintah seharusnya bisa mengatur (managemen) pengelolaan penanaman. Siklusnya harus diatur kebutuhannya berapa setiap bulan dan penanamannya harus di bulan apa. Sehingga jangan sampai panen secara serempak sehingga membuat harga anjlok yang kemudian membuat petani menangis. Begitupun ketika panen terganggu (paceklik), beras dipasaran ikut menghilang, dan harga menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya malah membuat rakyat menangis.

Semua itu, menurut Daniel akibat belum terbentuknya Badan Pangan Nasional yang menjadi amanah undang-undang. Sehingga membuat penanganan masalah pangan menjadi parsial. Tidak hanya itu, Bulog pun dibuat Mandul. Karena di satu sisi Bulog harus mampu memenuhi kewajiban sosial politik sehingga tercipta kestabilan nasional, disisi lain ia pun dituntut untuk mampu memberikan keuntungan pada Negara.

"Sehingga bagaimana Bulog mau menjalani semua tugasnya itu. Yang paling mudah menurut saya, jadikan Bulog sebagai badan pangan nasional. Sehingga semua masalah komiditas pangan menjadi tanggung jawab Bulog, tentunya disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya. Tapi ini kita (Komisi IV) rapat terus tapi pemerintah tetap ngotot, jadi mentok disana. Sementara Mafia selalu dijadikan kambing hitam. Ya jika memang ditemukan adanya mafia, segera ambil tindakan tegas. Cari mekanisme yang tepat untuk memberantas Mafia. Kedua cari mekanisme agar ada nilai tambah ke petani juga, tidak hanya ke pedagang," pungkas Daniel.(ayu/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Beras
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]