Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat
2018-01-12 13:53:50

Ilustrasi. Sawah.(Foto: BH /coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).

"Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya kalau produksinya meningkat, kita sudah surplus beras dan bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dunia. Tapi ini kenyataannya stok beras di pasaran berkurang, sehingga harga melambung tinggi hingga mencapai 24 persen, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjerit. Sehingga timbul pertanyaan kami, benarkah produksi meningkat seperti yang dikatakan pemerintah," papar Daniel.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKB ini, pemerintah seharusnya bisa mengatur (managemen) pengelolaan penanaman. Siklusnya harus diatur kebutuhannya berapa setiap bulan dan penanamannya harus di bulan apa. Sehingga jangan sampai panen secara serempak sehingga membuat harga anjlok yang kemudian membuat petani menangis. Begitupun ketika panen terganggu (paceklik), beras dipasaran ikut menghilang, dan harga menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya malah membuat rakyat menangis.

Semua itu, menurut Daniel akibat belum terbentuknya Badan Pangan Nasional yang menjadi amanah undang-undang. Sehingga membuat penanganan masalah pangan menjadi parsial. Tidak hanya itu, Bulog pun dibuat Mandul. Karena di satu sisi Bulog harus mampu memenuhi kewajiban sosial politik sehingga tercipta kestabilan nasional, disisi lain ia pun dituntut untuk mampu memberikan keuntungan pada Negara.

"Sehingga bagaimana Bulog mau menjalani semua tugasnya itu. Yang paling mudah menurut saya, jadikan Bulog sebagai badan pangan nasional. Sehingga semua masalah komiditas pangan menjadi tanggung jawab Bulog, tentunya disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya. Tapi ini kita (Komisi IV) rapat terus tapi pemerintah tetap ngotot, jadi mentok disana. Sementara Mafia selalu dijadikan kambing hitam. Ya jika memang ditemukan adanya mafia, segera ambil tindakan tegas. Cari mekanisme yang tepat untuk memberantas Mafia. Kedua cari mekanisme agar ada nilai tambah ke petani juga, tidak hanya ke pedagang," pungkas Daniel.(ayu/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Beras
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Pangeran Philip: Suami Ratu Elizabeth II Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Mobilnya Terguling
PT Bumigas Energi Pertanyakan Putusan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 2 Anggota BANI
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]