Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Komisi IV Akan Tindaklanjuti Permasalahan Lingkungan Gunung Tujuh
2017-09-08 13:40:22

Ilustrasi. Ratusan warga Teluk Batang gelar Aksi demo penolakan pertambangan Gunung Tujuh di depan Kantor Bupati Kayong Utara, Selasa (4/7) lalu.(Foto: TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMADFAUZI)
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan lingkungan Gunung Tujuh di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terkait dengan adanya pro dan kontra mengenai penambangan batu granit yang dilakukan di kawasan itu.

"Tentu kita akan menindaklanjuti hasil kunjungan spesifik Komisi IV ini kepada kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelas Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kamis (7/9).

Dalam kunjungan itu, Komisi IV menyerap aspirasi masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Turut serta belasan Anggota Komisi IV DPR RI dengan didampingi Dirjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dilanjutkan Daniel, pemerintah harus mengkaji hal ini karena menurutnya sumber air yang ada di antara Gunung Tujuh ini sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

"Hutan yang lebat ini menjadi sumber air untuk satu kecamatan, tapi mau dihancurkan. Sementara pemerintah selalu berusaha agar bagaimana mengatasi kekeringan di sejumlah daerah dengan menyiasati agar bisa tumbuh sumber-sumber air baru," lanjutnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diakui Daniel lahan pertanian masyarakat juga sangat bergantung dengan sumber air yang ada. "Lahan pertanian di Kecamatan Teluk Batang akan hancur tanpa pengairan jadi kita harus menyelamatkan sumber kehidupan masyarakat," tambahnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kayong Utara dikatakan Daniel, bahwa Kecamatan Teluk Batang merupakan kawasan Cagar Budaya, sehingga dengan izin yang memperbolehkan kawasan Gunung Tujuh sebagai lokasi pertambangan, diakui Daniel sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan di dalam Perda.

Selain masalah sumber air dan lokasi Gunung Tujuh yang merupakan kawasan cagar budaya, diakui Daniel pihak perusahaan juga tidak melibatkan masyarakat setempat dalam sosialisasi masuknya pertambangan di daerah mereka.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan terhadap izin yang dikeluarkan dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, termasuk tata ruangnya.

"Penelitian lebih dalam lagi juga akan dilakukan, dan kami akan mengambil langkah-langkah sebagaimana yang harus dilakukan. Ini demi menyelamatkan masyarakat juga lingkungan yang ada di Gunung Tujuh," ungkapnya.

Rasio mengatakan pihaknya juga akan menelusuri izin yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara. "Sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum," pungkasnya.(eno,sf/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Tambang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ini Hoax, Kepala BNPB: Gunung Agung Belum Meletus, Bali Masih Aman
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]