Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Revisi UU
Komisi III Positif Revisi UU Kejaksaan
Wednesday 18 Apr 2012 06:08:05

Benny K Harman (Foto: bharatanews.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kewenangan Kejaksaan dalam menindak Pidana Korupsi, pasalnya akan hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikarenakan, saat ini komisi III DPR RI berencana akan mengodok perubahan UU no.16/2004 tentang Kejaksaan. Yang berfokus penguatan kewenangan Kejaksaan dalam memberantas Korupsi.

''Akan kita perkuat kewenangan Kejaksaan, sehingga sama dengan KPK. Tapi dengan batasan-batasan serta pengawasan yang ketat. Juga disertai tuntutan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penyidik,'' ujar Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, Selasa (17/4).

Benny menambahkan, rencananya pembahasan akan dilakukan pada masa sidang mendatang setelah melalui proses badan legislasi (baleg). Dirinya menilai, jika kewenangan Kejaksaan sama dengan KPK. Kedua lembaga ini dapat saling bahu-membahu memerangi tindak Pindana Porupsi (Tipikor).

“Karena negara kita dalam kondisi Darurat Korupsi. Karena itu, diperlukan langkah-langkah darurat pula untuk mengatasinya,'' imbuhnya.

Ke depannya, lanjut Benny, bisa saja KPK dijadikan lembaga permanen atau diintegrasikan dengan kejaksaan. Tetapi langkah ini, tergantung bagaimana perkembangan pemberantasan Korupsi.

“Kami mengusulkan KPK menjadi lembaga permanen khusus memberantas korupsi. Dimulai dengan penindakan. Kalau hasilnya efektif, maka tugas KPK selanjutnya adalah menjaga sistem yang ada agar tetap dipatuhi sehingga mampu mencegah tumbuhnya korupsi," jelas Benny. (dbs/biz)




 
Berita Terkait Revisi UU
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]