Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Rencana Mogok Hakim Tuntut Kenaikan Gaji
Komisi III Bahas Kesejahteraan Hakim
Tuesday 10 Apr 2012 13:26:00

Jaringan Aksi Mahasiswa Hukum Indonesia berunjukrasa dengan aksi teatrikal di depan gedung DPR/MPR-RI Jakarta, Kamis (11/12). Mereka menolak perpanjangan usia pensiun hakim agung hingga 70 tahun. (Foto: Tempo/Wahyu Setiawan)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rencana mogok sidang yang disuarakan para Hakim, karena minimnya gaji yang mereka terima. Nampaknya mendapat perhatian yang serius oleh Komisi III DPR RI.

Rencananya hari ini, komisi yang membidangi Hukum itu akan mengadakan pertemuan dengan para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai kesejahteraan hakim yang saat ini dinilai jauh dari layak.

"Betul hari ini, kita akan dengar pendapat hakim-hakim dari perwakilan seluruh Indonesia. Dan kita akan advokasi semua keluhannya itu," tutur anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi saat dihubungi wartawan, Selasa (10/4).

Seperti diketahui, sekitar 7500 Hakim diseluruh Indonesia dimana para Hakim itu ada istilah sebagai wakil Tuhan di dunia ini, mereka berencana akan mogok kerja (mogok sidang.red). Karena kesejahteraan mereka tidak diperhatikan.

Hal inilah yang sangat oleh politisi PKS yang menyebutkan bahwa anggaran Rp 405 milyar di APBN-P tidak diperuntukkan untuk kesejahteraan Hakim. Padahal diharapkan anggaran pada APBN-P 2012 tersebut bisa digunakan untuk mensejahterakan para penjaga keadilan.

"Apa yang diungkap media seputar keseharian mereka, rumah kontrakan atau berdesakan dirumah dinas yang tak layak huni, adalah fakta yang beberapa kali pula saya temui ketika kunker ke daerah. Saya kira ketua MA sebagai primus interpares haruslah memperjuangkan nasib para hakim tersebut, kita harus prioritaskan anggaran untuk kesejahteraan mereka," ungkap Ketua DPP PKS ini.

Aboe mengatakan dirinya sangat mendukung aksi untuk perbaikan kesejahteraan hakim, namun hal ini harus dilakukan dengan benar dan efektif. Menurutnya, bisa jadi aksi mogok sidang ini baru pertama kali terjadi di dunia.

"Saya kira masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan. Kita harus segera duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan ini, sehingga aksi mogok tidak sampai terjadi. Bila tidak, aksi mogok tersebut akan membawa dampak besar bagi wibawa lembaga peradilan dan upaya law enforcement di Indonesia," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan, Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah menurutnya, gaji hakim harus lebih tinggi dari gaji para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Sebagai faktor penting saya setuju gaji hakim harus lebih besar dari PNS lain, bahkan harus lebih besar dari gaji pegawai KPK," jelasnya.

Jika gaji para hakim sejahtera, dirinya berharap kinerja Hakim dalam memutuskan perkara bisa lebih independen. "Tetapi, kontrol terhadap hakim harus semakin ketat. Seperti memberikan hukuman dua kali lipat lebih berat dari sebelumnya kepada hakim yang menerima suap. Sehingga prinsip Reward and Punishment dapat diterapkan secara tegas dan komprehensif, tutur wakil sekjen PDIP itu.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Rencana Mogok Hakim Tuntut Kenaikan Gaji
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]