Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
PNS
Kewajiban Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada PNS Masih Butuh Kajian
2018-02-07 11:46:38

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pungutan gaji PNS untuk zakat mendapat respon dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati dan teliti agar wacana peraturan tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia membenarkan, membayar zakat adalah kewajiban setiap umat Muslim, namun kewajiban itu tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah jika tidak dikaji secara matang.

"Jangan hanya sekadar melempar wacana menurut saya. Itu harus dikonkretkan dan harus berhati-hati dalam ber-statement," kata Taufik, usai menerima Panitia Hari Musik Nasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Seyogyanya, tambah Taufik, persoalan zakat profesi PNS diserahkan ke masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Dan lebih baik, pemerintah fokus melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka. Ia meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak asal melempar wacana terkait pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Politisi F-PAN itu berharap, pemerintah juga harus memperhatikan kehidupan personal masing-masing PNS muslim. Ia menyebut, zakat justru akan membenani PNS muslim jika yang bersangkutan sudah melakukan zakat di tempat tertentu. "Kalau ditambah lagi, dipotong gaji ini kan jadi tumpang tindih banyak hal. Bukan tidak setuju, tapi diatur dahulu," imbuh Taufik.

Taufik mengungkapkan, pemerintah wajib mengatur mekanisme khusus jika bersikeras menerbitkan regulasi itu. Pemerintah diminta mengatur PNS yang wajib menyerahkan 2,5 persen gajinya dan mengatur pihak mana yang mengelola zakat para PNS.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar memilki pandangan yang sama atas kebijakan itu. Jika ada kata sepakat, pemerintah dapat menerbitkan kebijakan itu dalam bentuk Keppres, Peraturan Presiden, atau Undang-Undang.

"Karena memotong gaji perlu ada komitmen, kebersamaan, dan yang terakhir itu keikhlasan," pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Rencana pemotongan zakat dari gaji PNS sebelumnya disebutkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pihaknya tengah mempersiapkan aturan tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim. Namun ia menegaskan, pemotongan gaji demi zakat bagi PNS muslim itu tidak bersifat wajib. PNS muslim yang menolak bisa mengajukan keberatan.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait PNS
293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian
Negara Kecolongan Gaji ASN Terpidana Korupsi
KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN
Kewajiban Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada PNS Masih Butuh Kajian
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]