Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pencemaran Nama Baik
Ketum PSI Grace Natalie dan 3 Kader PSI Resmi Dilaporkan ke Polisi
2019-01-08 04:01:07

Tiga kader PSI; Dara Adinda Kusuma Nasution, Raja Juli Antoli, Tsamara Amany saat jumpa pers acara Kebohongan Award.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan 3 Kader PSI resmi dilaporkan ke Polisi oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) atas kasus kebohongan award.

Selain Grace, diketahui tiga kader PSI lainnya yaitu Raja Juli Antoli, Tsamara Amany, dan Dara Adinda Kusuma Nasution turut dipolisikan ACTA untuk kasus yang sama tersebut.

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan sebagai simpatisan pihaknya tidak bisa menolenransi kasus 'kebohongan award' yang menyeret tiga nama, antaranya Capres Nomor urut 02 yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Cawapres Nomor Urut 02 yang juga Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno, dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Menurut Hendarsam apa yang sudah dilakukan kader PSI tersebut sudah termasuk pelecehan dan penghinaan.

"Kami menanggapi itu sudah di luar kultur adat politik kita. Apalagi apa yang dijustifikasi PSI belum tentu betul. Apa benar. Tolok ukur harus ada, kayak misalnya keputusan pengadilan," kata Hendarsam kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Minggu (6/1).

Hendarsam menilai apa yang sudah diperbuat PSI tentu sudah merugikan banyak pihak. Terlebih kini Prabowo dan Sandiaga sedang maju pada bursa pemilihan Presiden 2019.

"Saya rasa merugikan iklim demokrasi menjelang pilpres ini. Kan sebagai kita ketahui pihak Jokowi saja tidak setuju (dengan kebohongan award)," ungkap Hendarsam.

Ia mengatakan sudah seharusnya PSI tidak gegabah dan membuat kegaduHan seperti ini. Hendarsam pun menganggap tingkah PSI tidak memberi pendidikan poltik kepada masyarakat.

"Ini tidak ada hasil yang didapat, selain hanya menyakiti saja. Kalau masyarakat umum ngomong wajar, kalau parpol yang ngomong, gimana mau memberikan pendidikan politik. Tidak tepat, sangat membodohi masyarakat," ujarnya.

Laporan ACTA sendiri diterima dengan nomor LP/B/0023/I/2019/Bareskrim tertanggal 6 Januari 2019 malam.

Keempat nama yang dilaporkan tersebut diduga melanggar tindak pidana kejahatan tentang konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) Pasal 156 KUHP Jo Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

"Jadi kalau kata PSI pengen kasih pembelajaran politik, ya kami juga ingin kasih. Harapan bisa buat jera dan diproses hukum. Jadi tinggal tunggu proses selanjutnya," kata Hendarsam.

Sebelumnya, PSI menggelar Kebohongan Award dilengkapi piagam dan piala bagi para pemenangnya. PSI menetapkan Prabowo berhak dapat award 'Kebohongan Paling Lebay'. Penghargaan ini adalah respons atas pernyataan Prabowo soal selang cuci darah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSCM Jakarta.

Kepada pendampingnya, Sandiaga Uno, PSI memberikan penghargaan 'Kebohongan yang Hakiki' atas pernyataannya soal pembangunan tol tanpa utang.

Terakhir, PSI memberikan penghargaan kategori 'Kebohongan Terhalusinasi' kepada BPN, khususnya Andi Arief yang menyebarkan berita bohong soal surat suara tercoblos.((ryh/kid/CNNIndonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pencemaran Nama Baik
Ini Alasan Benny Ramdhani Sesalkan Penangkapan Robertus Robet oleh Kepolisian
Alex Asmasoebrata Penuhi Panggilan Klarifikasi Polda Metro Jaya
Ketum PSI Grace Natalie dan 3 Kader PSI Resmi Dilaporkan ke Polisi
Caleg PKB Heriandi Lim Laporkan Ustadz Tengku Zulkarnain ke Bareskrim Polri
Sebut Soeharto Guru dari Korupsi, Forum Advokat Ini Laporkan Basarah ke Bareskrim
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]