Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
2018-05-07 05:38:20

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan memukuli warga pada saat event debat kandidat II Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deiyai yang berlangsung di Guest House Nabire, Sabtu (5/5).

Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di jejaringan sosial.

Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara tertutup saat itu.

Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi saling dorong hingga kacamatanya pecah.

Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan, bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti diapresiasi dan diakomodir.

"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan, wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri.

"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke.(JML/Red/wl/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]