Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Amandemen UUD 45
Ketum PP Muhammadiyah: Bangsa Harus Dibangun dengan Agama dan Moral
2016-10-09 12:54:21

Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum PPP ketika mengadakan silaturahim bertemu Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Kamis (6/10).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi dari pengkajian ulang amandemen dilakukan untuk memperbaharui aturan-aturan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Seperti dijelaskan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menerima kunjungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Kamis (6/10). Terkait rencana amandemen UUD 1945, amandemen tersebut dilakukan untuk mengkaji ulang hal-hal mendasar terkait bangsa dan negara ini.

Haedar mengatakan bahwa, upaya amandemen UUD 1945 sudah dilakukan Muhammadiyah saat tahun 2007 silam.

"Amandemen tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan badan-badan lainnya yang dimiliki oleh Indonesia. Karena sekarang pemilihan presiden sudah di tangan rakyat, maka MPR jangan sampai dianggap sebagai badan yang tidak memiliki fungsi," ujar Haedar.

Pengkajian ulang amandemen dilakukan untuk memperbaharui aturan-aturan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Menurut Haedar, MPR merupakan representasi dari institusi dan bukan sekedar aspirasi publik, melainkan aspirasi kebangsaan yang lebih luas.

"Fungsi MPR misalnya, perlu dikaji ulang, yang penting tetap memiliki tiga pilar yaitu representasi kekuatan politik, utusan daerah dan utusan golongan," ucap Haedar.

Negara memiliki wewenang untuk mengurus segala hal terkait kebutuhan rakyat dan negara itu sendiri. Sinergi antara badan-badan pemerintah yang ada di Indonesia juga dibutuhkan demi menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik.

"Yang terpenting adalah mari kita bangun bangsa dengan nilai-nilai moral yang berpijak pada nilai agama," tutup Haedar.

Sementara, pembangunan suatu bangsa akan sulit jika tidak disertai koordinasi yang baik antara seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya hakekat membangun bangsa adalah tanggung jawab seluruh warga.

Seperti yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang turut mengajak Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum PPP ketika mengadakan silaturahim tersebut, Kamis (6/10).

Romy sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu dari enam belas elemen yang ikut serta membangun PARMUSI (Persaudaraan Muslimin Indonesia.

"PPP dapat hadir hingga saat ini karena adanya PARMUSI," ujar Romy.

Romy menambahkan bahwa PPP mempunyai rencana untuk kembali pada frasa Indonesia. Maksud PPP untuk melibatkan Muhammadiyah dalam misi ini tidak lain karena PPP percaya bahwa Muhammadiyah memiliki potensi yang besar untuk ikut membangun bangsa.

"Upaya ini juga merupakan dukungan moril kami terhadap Muhammadiyah, dan juga potensi membangun bangsa yang dimiliki oleh Muhammadiyah," tambah Romy.

Kembali dilanjutkan Romy, niat kembali ke Frasa Indonesia itu antara lain bermaksud untuk menjauhkan unsur liberalisasi saat pemilihan pemimpin pokok, yaitu presiden, dan juga mengembalikan semangat konservasi dan membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik.(adam/NisaPujiana/muhammadiyah/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Amandemen UUD 45
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Hidayat Nur Wahid: Pimpinan MPR Masih Menunggu Usulan Amandemen UUD NRI 1945
Demo #KawulaMudaMenggugat Mendesak Kembali ke UUD 45 Asli
Ketum PP Muhammadiyah: Bangsa Harus Dibangun dengan Agama dan Moral
AMARA: Amandemen Ke-5 atau Kembali kepada UUD 1945 Asli
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]