Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
KPK
Ketua Umum ICMI: KPK Tak Boleh Main Politik
2017-09-09 12:46:07

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.(Foto: iwanarmanias/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibenarkan terlibat dalam drama politik. Pernyataan tersebut ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. Pesan tersebut disampaikannya saat Tim Pansus Angket KPK berkunjung ke Sekretariat ICMI. Kedatangan pansus dalam rangka meminta masukan dan pertimbangan dari seorang Profesor Hukum Tata Negara itu.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik mempersoalkan undang-undang. Jadi pelaksana undang-undang itu ikut aja apa kata legislator," papar Jimly di ruang pertemuan Sekretariat ICMI, Jl. Proklamasi, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Dia menjelaskan, saat DPR bersama dengan Presiden akan merevisi atau membuat undang-undang, KPK tidak boleh berinisitif untuk minta didengar, dan hal ini berlaku untuk semua lembaga yang diatur undang-undang. Dia mengatakan semua lembaga pelaksana undang-undang pantasnya didengar, tapi tidak boleh merasa berhak untuk menentukan.

"Public policy making itu urusan politik, tapi pantasnya diundang dan didengar pengalamannya. Soal utamanya, kewenangan mutlak Presiden dengan DPR," ungkap Jimly.

Dia menambahkan ke depan seharusnya banyak urusan ketatanegaraan yang diperbaiki. Membangun etika konstitusional, negara harus membangun tradisi etika konstitusi. Jimly mengungkapkan, pada periode kepemimpinan KPK yang telah lalu, ada kekeliruan yang dilakukan pimpinan KPK, yakni berusaha mengintervensi perubahan udang-undang. Sikap tersebut tidak dibenarkan.

"Misalnya dulu pimpinan KPK periode yang dulu pernah mengirimkan surat menentang perubahan undang-undang. Tidak bisa. Itu bukan urusannya. Itu main politik artinya," ujar Jimly.

Kunjungan ke Sekretarian ICMI ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, disertai pula Anggota Pansus Angket lainnya, diantaranya Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu, dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, dari Fraksi PPP Anas Thahir, dan dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi.(eko,sf/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait KPK
Terkait SPDP 2 Pimpinan KPK, Polri: Statusnya Belum Tersangka, Masih Terlapor
Rutan KPK di Gedung Merah Putih Mulai Beroperasi
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
Mekanisme Dumas Menjadi Sorotan Komisi III DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]