Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Ketua MPR: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018 Harus Lebih Baik
2018-07-08 18:28:24

Ketua MPR Zulkifli Hasan Usai Menjadi Pembicara di Sosialisasi 4 Pilar.(Foto:BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang pelaksanaan ibadah haji 2018/1439 H yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar pihak terkait dalam hal ini pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Agama dan biro perjalanan haji, untuk dapat berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh politisi yang akrab disapa Zulhas itu usai memberikan sosialisasi empat pilar, kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Zulhas juga mendorong IPHI agar turut berperan untuk menyampaikan masukan kepada pihak terkait, agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan sukses.

"Tapi yang paling penting, saya harap IPHI ini sungguh-sungguh bisa mendiskusikan bagaimana agar penyelenggaraan haji kita tiap tahun lebih baik dan lebih baik," ujar Zulhas.

Zulhas juga menyeselkan perihal masih adanya lembaga penyelenggara Haji yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai aturan yang ada.

"Kita ini mahal tapi pelayanannya kalah dengan Malaysia. Kemudian banyak penyelenggara Umroh dan Haji juga kebawa-bawa namanya akibat beberapa penyelenggara haji yang tidak betul tidak benar," ucap Zulhas.

"Misalnya kemarin ada seribu orang gak bisa ke Mekkah. Ada triliunan uang masyarakat, sudah jual sapi mau Umrolah hilang gara-gara ada segelintir penyelenggara yang tidak betul. Tentu ini tanggung jawab Kementerian Agama kan disitu ada pengawasan ada Dirjen nya, nggak boleh dibiarkan dong," sambung Zulhas.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Haji
Terima Kasih Tuhan, Terima Kasih Raja
Bisnis Umrah, Legislator Pertanyakan Sikap Kominfo Gandeng Traveloka dan Tokopedia
Jemaah Calon Haji Harus Waspadai Suhu Tanah Suci
Anggito: Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Semakin Menipis
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
Beroposisi, Itu Baru High Politics?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]