Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Ketua MPR: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018 Harus Lebih Baik
2018-07-08 18:28:24

Ketua MPR Zulkifli Hasan Usai Menjadi Pembicara di Sosialisasi 4 Pilar.(Foto:BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang pelaksanaan ibadah haji 2018/1439 H yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar pihak terkait dalam hal ini pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Agama dan biro perjalanan haji, untuk dapat berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh politisi yang akrab disapa Zulhas itu usai memberikan sosialisasi empat pilar, kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Zulhas juga mendorong IPHI agar turut berperan untuk menyampaikan masukan kepada pihak terkait, agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan sukses.

"Tapi yang paling penting, saya harap IPHI ini sungguh-sungguh bisa mendiskusikan bagaimana agar penyelenggaraan haji kita tiap tahun lebih baik dan lebih baik," ujar Zulhas.

Zulhas juga menyeselkan perihal masih adanya lembaga penyelenggara Haji yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai aturan yang ada.

"Kita ini mahal tapi pelayanannya kalah dengan Malaysia. Kemudian banyak penyelenggara Umroh dan Haji juga kebawa-bawa namanya akibat beberapa penyelenggara haji yang tidak betul tidak benar," ucap Zulhas.

"Misalnya kemarin ada seribu orang gak bisa ke Mekkah. Ada triliunan uang masyarakat, sudah jual sapi mau Umrolah hilang gara-gara ada segelintir penyelenggara yang tidak betul. Tentu ini tanggung jawab Kementerian Agama kan disitu ada pengawasan ada Dirjen nya, nggak boleh dibiarkan dong," sambung Zulhas.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Haji
Anggito: Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Semakin Menipis
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
DPR Sahkan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Menjadi UU
Cawapres 02 Sandiaga Uno Janji Turunkan Ongkos Naik Haji Jika Menang
Jamaah Haji Kaur Tiba Disambut Penuh Haru dan Suka Cita
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]