Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Award
Ketua Komisi I DPR Kritik Panasonic Award
Monday 01 Jun 2015 02:42:26

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik mengkritik Panasonic Award karena beberapa acara yang memenangi anugerah ini adalah justru acara televisi yang telah mendapat sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Kamis malam lalu telah digelar Panasonic Award sebagai ajang penghargaan tahunan terhadap program siaran televisi nasional," katanya dalam pennyataan di Jakarta, Minggu (31/5).

Perhelatan ini, kata dia, punya gengsi dan sudah berlangsung selama belasan tahun. "Namun mengejutkan sekali menyaksikan nominasi program-program acara yang dihasilkan dan pemenang yang diumumkan dalam Panasonic Award," katanya.

Hal itu karena banyak program justru telah mendapat sanksi dari KPI karena isi tayangannya melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"Coba bayangkan ada program YKS yang sudah diberhentikan KPI tapi masuk nominasi. Ada program sinetron 7 Manusia Serigala yang ditegur keras KPI malah jadi pemenang," katanya.

Bahkan program "Pesbuker" yang pernah diberhentikan sementara KPI juga menjadi pemenang. "Maka tak heran bila Panasonic Award kali ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat," katanya.

Dengan mengacu survei rating AC Nielsen untuk nominasi dan sms masyarakat untuk penentuan pemenang, Panasonic Award bisa dituduh banyak pihak lebih sebagai agen industri dan pembenaran terhadap selera rendah sebagian masyarakat.

Apalagi, kata politisi PKS ini, Panasonic Award tidak melibatkan KPI sebagai lembaga yang oleh UU Penyiaran diberikan otoritas penilaian dan pengawasan isi siaran. "Dan yang lebih serius penilaian yang dilakukan Panasonic Award ada yang bertabrakan dengan arah dan tujuan penyiaran nasional yang selama ini diatur dalam UU Penyiaran," katanya.(sri/Antara/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Award
Sri Mulyani Bukan Pertama, Sebelumnya 2 Menteri Juga Dapat Penghargaan Terbaik Dunia
Gus Ut Ingin Santripreneur Award Lahirkan Para Pengusaha
Risma dan Yoyok Mendapat Penghargaan BHACA Ke 6
Balas Budi, Jokowi Sebar Bintang Tanda Kehormatan Kepada Pendukung
Ketua Komisi I DPR Kritik Panasonic Award
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Demi NKRI
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]