Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
PKPU
Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan
2018-07-04 06:17:34

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Arief/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluruskan polemik yang saat ini terjadi terutama di Komisi II DPR yang hingga saat ini keberatan terhadap aturan pengesahan Peraturan KPU No.20/2018 yang salah satu isinya melarang eks napi korupsi maju pemilihan legislatif.

Ia mempersilakan apabila hak angket atas Keputusan KPU digulirkan, karena menurutnya sah-sah saja hal tersebut dilakukan asalkan memperhatikan mekanisme yang ada dimana sekurang-kurangnya didukung oleh dua fraksi dan minimal ditandatangani oleh 25 anggota dewan.

Politisi Partai Golkar ini mengaku menjadi salah satu pribadi yang tidak setuju dengan Keputusan KPU yang mengeluarkan aturan terkait pelarangan tersebut. Menurutnya, ada dugaan pelanggaran-pelanggaran ketentuan undang-undang yang terjadi di sana.

"Pertama, keputusan itu telah merampas hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Setiap orang berhak memilih dan dipilih kecuali ada keputusan lain yang diputuskan pengadilan, misalnya hak politiknya dicabut," tuturnya saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Kemudian tambahnya, walaupun presiden menyampaikan bahwa kewenangan membuat peraturan adalah kewenangan KPU namun yang menjadi persoalan adalah KPU tidak boleh menabrak undang-undang di atasnya karena akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

"Saya akan menyampaikan nanti kepada teman-teman, apa keputusan mayoritas fraksi di DPR. Pendapat saya pribadi adalah tentu saya mengimbau dan mendorong KPU untuk kembali ke jalan yang benar dan mematuhi undang-undang yang ada karena bagi saya, setiap lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang harus taat pada undang-undang sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan," pesan Bamsoet kepada KPU.(eps/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait PKPU
Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan
PKPU Bekerjasama dengan FJO Gelar Walk ForLife Zumba Party
HUT ke 14 Tahun, PKPU Luncurkan IPOD 2013
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI
Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang
DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Diduga Ada Kerugian Negara, KPK Dalami Kasus Tuan Guru Bajang (TGB)
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]