Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Gempa
Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Selamatkan Korban Gempa Lombok
2018-07-31 06:55:19

Ilustrasi. Tampak kerusakan bangunan akibat Gempa Lombok.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat diguncang gemba bumi berkekuatan 6,4 SR pada Minggu (29/7/2018) lalu, yang mengakibatkan 15 orang meninggal, 197 luka-luka, dan lebih dari 1000 rumah mengalami kerusakan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pihak-pihak terkait untuk segera menyelamatkan korban dan memberikan bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa.

"Pimpinan DPR RI mendorong Komisi V dan Komisi VIII untuk meminta Basarnas untuk bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera memberikan bantuan kepada korban," tegas Ketua DPR RI saat ditemui Perlementaria setelah menerima penyematan Brevet Hiu Kencana di Pangkalan Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/7).

Bamsoet, sapaan akrabnya, juga mendorong Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui taruna siaga bencana (tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan agar kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR untuk memobilisasi bantuan air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi, serta melakukan pembangunan kembali kepada lebih dari 1000 rumah masyarakat, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa," tambah politisi Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI juga harus meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendirikan posko siaga kesehatan dalam menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi gempa. BMKG pun terus melakukan pemantauan gempa, serta terus menginformasikan perkembangan gempa.

"Kami menyampaikan rasa prihatin dan dukacita yang mendalam, terutama bagi korban yang meninggal dan terluka, serta bagi keluarga korban untuk bersabar menerima musibah gempa ini. Masyarakat kami imbau untuk tetap waspada dan tidak mempercayai dengan mudah berita-berita hoaks yang mungkin beredar pascagempa, dan hanya mempercayai berita atau informasi dari sumber terpercaya," pesan Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.(sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gempa
Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri
Tangani Bencana Lion Air, Pemerintah Jangan Lupakan Korban Gempa dan Tsunami
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]