Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
Mobil Listrik
Ketua DPR Galakkan Mobil Listrik Jadi Gaya Baru Ekonomis
2018-07-05 06:54:01

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga BBM selalu saja menjadi permasalahan yang tak kunjung ada habisnya. Menanggapi persoalan ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua kalangan untuk menggeser gaya hidup penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan elektrik.

Menurutnya kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV) dari segi perawatan sangat murah. Bahkan, nyaris tanpa biaya perawatan sama sekali. Polusi pun tidak ada. Karena memang mobil listrik tidak mempunyai knalpot dan tidak mengeluarkan emisi gas buang.

"Mobil elektrik nyaris tanpa perawatan. Sangat ramah lingkungan pula. Karena tidak ada mesin, maka tidak perlu ganti oli dan lain sebagainya. Hanya pergantian kanvas rem dan ban. Itupun bisa 2-3 tahun sekali," papar Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7).

Harga mobil tersebut, kata Bamsoet, kurang lebih sama dengan harga mobil kelas menengah lainnya. Bahkan, masih jauh di bawah harga mobil mewah Eropa seperti Mercedes-Benz atau BMW. Di Amerika Serikat harga mobil listrik Tesla tipe 3 sekitar 35 ribu dolar AS dan tipe S60 sekitar 50 ribu-60 ribu dolar AS atau setara dengan mobil Toyota Fortuner terbaru.

"Jadi sebenarnya yang saya pakai bukanlah masuk katagori mobil mewah. Dibandingkan mobil Mercedes atau BMW masih jauh lebih murah. Apalagi jika pemerintah memberikan insentif berupa keringatan atau bahkan penghapusan Pajak Barang Merah (PBM) khusus bagi mobil full listrik (bukan hybried). Sebab kalau di Amerika, pembeli Tesla atau mobil full listrik dapat insentif potongan pajak dan harga karena masuk kategori membantu pemerintah untuk mengurangi BBM dan polusi," jelas Bamsoet.

Senada dengan usulnya, Kementerian Perindustrian juga sudah menyiapkan roadmap arah kebijakan pengembangan industri alat transportasi nasional untuk menyesuaikan perkembangan teknologi industri otomotif. Bahkan, akan ada insentif bea masuk hingga hingga tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

"Untuk roadmap, tahapan yang telah kami lakukan adalah pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KB2H). Kemudian, dilanjutkan dengan kendaraan hibrid hingga kendaraan listrik," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Menurut Airlangga, pengembangan teknologi kendaraan listrik sangat diperlukan. Agar pemerintah dan pelaku industri menyiapkan regulasi atau payung hukum terkait infrastruktur pendukung dan teknologi. Selain itu, diperlukan pula kesiapan industri komponen dalam negeri seperti baterai, motor listrik, dan power control unit(PCU).

"Kita perlu mendorong pembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station. Juga mendorong kemampuan industri komponen kendaraan listrik melalui riset dan standardisasi, serta terus menyempurnakan bisnis model kendaraan listrik," kata Airlangga.(eko/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Mobil Listrik
Ekspedisi Mobil Listrik Blits Singgah di Pemkab Kaur dan Disambut Gembira
Ketua DPR Galakkan Mobil Listrik Jadi Gaya Baru Ekonomis
Mobil Juara Dunia Karya Mahasiswa Indonesia Uji Lintas di Sirkuit Ferrari
Karena Belum Dirilis, Terlalu Gegabah Sebut Dahlan Iskan Terlibat Mobil Listrik
Dahlan Iskan: Mobil Listrik Lain Sedang Dirancang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dua Pelaku Pembunuhan Pemandu Karoke Tiba di Polres Metro Jakarta Selatan
Fadli Zon Nilai Data Pertanian Masih Kurang dan Lemah
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Fahri Hamzah Kritisi Sikap BIN Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal
Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
Panglima TNI Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Jasa Raharja Serahkan Santunan Kepada 100 Ahli Waris Penumpang Pesawat Lion Air JT-610
Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar Undang-Undang Pers
Polisi Melakukan 37 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di TKP Pondok Melati Bekasi
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]