Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UU MD3
Ketua DPR: RUU MD3 Rampung Februari 2018
2018-01-27 02:03:49

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) segera rampung pada Februari 2018 ini. Kesepakatan itu sudah dicapai antara DPR dan pemerintah. Semua Pimpinan DPR juga telah menyetujui substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut pada Rapat Pimpinan DPR RI.

Bamsoet, demikian Ketua DPR itu akrab disapa, menyampaikannya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (26/01/2018). Rapat Pimpinan yang dihadiri semua Wakil Ketua DPR itu, membincang semua program legislasi yang kini sedang dibahas DPR, termasuk RUU MD3. Ini sekaligus rapat pimpinan pertama yang dihadiri Bamsoet sejak menjabat Ketua DPR.

"Karena pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kita harapkan UU MD3 sudah bisa disahkan paling lambat tanggal 14 Februari depan," sebutnya, penuh antusias. RUU MD3 selama ini menjadi isu publik yang ditunggu perkembangannya di DPR. Dengan rampungnya RUU MD3 kelak, tarik menarik kepentingan politik segera bisa diakhiri.

Isu lain yang dibicarakan rapat pimpinan adalah kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua.

"Kami harapkan akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait," tutur politisi F-PG itu.

Pada bagian lain, Bamsoet juga mengungkapkan, kelak ada tradisi pertemuan informal Pimpinan DPR sembari makan siang, setiap Selasa. Sedangkan pertemuan informal dengan semua Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) juga akan digelar rutin sebulan sekali. Semua Pimpinan DPR menyepati tradisi baru tersebut.

"Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR. Tujuan dilakukan pertemuan informal tersebut untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan," tutur Bamsoet. Pertemuan informal, dinilai Bamsoet lebih efektif mengatasi persoalan dan isu-isu krusial.

Rapim, ujar Bamsoet, juga membicarakan tentang terobosan meningkatkan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para wakil rakyat. Bamsoet menjelaskan, Pimpinan DPR akan bekerja sama dengan Bagian Pencegahan KPK untuk membantu anggota DPR yang kesulitan melakukan pelaporan LHKPN.

"Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN. Kerja sama ini tentu akan mempermudah bagi anggota DPR melakukan pelaporan LHKPN, sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK," pungkas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.(mh/sf//DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait UU MD3
Ketua DPR Hormati Keputusan MK Terhadap UU MD3
UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR
Jokowi Mengundang 4 Pakar Hukum Minta Pendapat UU MD3 dan RKUHP
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]