Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UU MD3
Ketua DPR: RUU MD3 Rampung Februari 2018
2018-01-27 02:03:49

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) segera rampung pada Februari 2018 ini. Kesepakatan itu sudah dicapai antara DPR dan pemerintah. Semua Pimpinan DPR juga telah menyetujui substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut pada Rapat Pimpinan DPR RI.

Bamsoet, demikian Ketua DPR itu akrab disapa, menyampaikannya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (26/01/2018). Rapat Pimpinan yang dihadiri semua Wakil Ketua DPR itu, membincang semua program legislasi yang kini sedang dibahas DPR, termasuk RUU MD3. Ini sekaligus rapat pimpinan pertama yang dihadiri Bamsoet sejak menjabat Ketua DPR.

"Karena pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kita harapkan UU MD3 sudah bisa disahkan paling lambat tanggal 14 Februari depan," sebutnya, penuh antusias. RUU MD3 selama ini menjadi isu publik yang ditunggu perkembangannya di DPR. Dengan rampungnya RUU MD3 kelak, tarik menarik kepentingan politik segera bisa diakhiri.

Isu lain yang dibicarakan rapat pimpinan adalah kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua.

"Kami harapkan akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait," tutur politisi F-PG itu.

Pada bagian lain, Bamsoet juga mengungkapkan, kelak ada tradisi pertemuan informal Pimpinan DPR sembari makan siang, setiap Selasa. Sedangkan pertemuan informal dengan semua Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) juga akan digelar rutin sebulan sekali. Semua Pimpinan DPR menyepati tradisi baru tersebut.

"Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR. Tujuan dilakukan pertemuan informal tersebut untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan," tutur Bamsoet. Pertemuan informal, dinilai Bamsoet lebih efektif mengatasi persoalan dan isu-isu krusial.

Rapim, ujar Bamsoet, juga membicarakan tentang terobosan meningkatkan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para wakil rakyat. Bamsoet menjelaskan, Pimpinan DPR akan bekerja sama dengan Bagian Pencegahan KPK untuk membantu anggota DPR yang kesulitan melakukan pelaporan LHKPN.

"Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN. Kerja sama ini tentu akan mempermudah bagi anggota DPR melakukan pelaporan LHKPN, sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK," pungkas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.(mh/sf//DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait UU MD3
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR akan Gelar Rapim Bahas Sikap Presiden Tolak Tanda Tangan UU MD3
Paripurna DPR Setujui Revisi UU MD3
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Haedar: Suara Muhammadiyah Merupakan Bagian dari Sejarah Berharga
Komikus Jepang Onan Hiroshi yang Sindir Proyek Kereta Cepat Jokowi Minta Maaf
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)
Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona
PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]