Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Ketua DPR Setuju Larangan Rok Mini
Tuesday 06 Mar 2012 18:14:26

Seorang wanita menghadiri suatu rapat yang berlangsung di gedung DPR RI, dengan mengenakan rok mini (Foto: Kaskus.us)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aturan larangan menggunakan rok mini di lingkungan gedung DPR RI merupakan rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK). Atas keluarnya peraturan ini, Setjen DPR diharapkan segera menerapkannya. Demikian dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie, usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/3).

Menurutnya, dengan adanya aturan itu, setidaknya citra DPR dapat terbangun dengan berbagai aspek, yakni aspek kinerja dan penampilan yang baik, bukan lagi hedonis. Apalagi penampilan yang mengundang kontroversi dan tidak berkenan di hati publik. Dengan adanya aturan ini, DPR berusaha memperbaiki semuanya, agar kinerja DPR makin membaik di mata rakyat.

Namun, Marzuki melihat semua anggota DPR tampil sopan. Untuk itu, ia menyerahkan penerapan aturan ini, agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terutama cara berpakaian sekretaris dan asisten di bawah tanggung jawab Sekjen DPR. “Saya melihat bahwa ini lembaga negara perlu dijaga citranya. Saya kira rekomendasi BK cukup baik dilaksanakan,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Fraksi PDIP DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa aturan pelarangan staf DPR mengenakan rok mini, sama sekali tidak cerdas. Wacana tersebut patut dicurigai sebagai upaya mengalihkan isu kenaikan harga BBM yang kini makin hangat. "Saya merasa ini ada peralihan isu, karena publik diarahkan pada rok mini," ujarnya.

Rieke menegaskan, para legislator seharusnya fokus pada tugasnya, bukan alih-alih membicarakan aturan soal pelarangan penggunaan rok mini. Tugas pokok yang harus diperhatikan anggota DPR adalah proyek pembangunan ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 20 miliar. "DPR harus fokus pada permasalahan yang urgent, bukan masalah seperti (rok mini) itu,” tegasnya.(dbs/rob)



 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]