Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Oleh : W. Suratman
Ketika Budaya Kekerasan Menjarah Kawasan Politik
Sunday 24 Mar 2013 03:07:20

W. Suratman
VIOLENSIANISME - Atau budaya kekerasan tak terbatas di seputar kaum kriminalitas. Dia bertebaran kemana-mana, termasuk kawasan politik. Virus jahat ini sebenarnya sudah lama berkembang di dunia. Sejak dulu Adolf Hilter dengan Nazinya sudah mempraktekan premanisme politik ketika berupaya menguasai Jerman.

Pasukan elit “SS” menjadi andalan aksi-aksi yang dilakukan, juga dengan mengerahkan kader-kader Partai Sosialis Nasional Jerman (PSNJ) yang dipimpinnya. Anggota PNSJ sendiri sebenarnya tak lebih dari kumpulan para preman yang dididik ilmu politik dengan sistem ‘kilat’. Doktrin yang diajarkan menyebutkan, di dunia ini tak ada kekuasan yang langgeng. Tak ada pula kekuasaan yang diberikan secara cuma-cuma dan santun. Itulah sebabnya, menurut Hilter, kekuasan harus dipertahankan dengan cara apa saja.

Ketika kekusaaan itu lepas, harus segera diupayakan untuk kembali tergenggam, meski dengan melawan. Jika secara politik kalah, otak harus cepat-cepat digerakan untuk menemukan cara lain dalam mewujudkan situasi chaos. Selain itu, Hitler juga punya taktik penciptaan kesan, seolah-olah dia “orang kuat”. Caranya melalui rentetan aksi kekerasan yang dilakukan. Musuh-musuh harus dibuat takut.

Dia tak segan-segan menciptakan yel-yel “We are Barbarian !” Dicapnya rumah-rumah musuh politiknya dengan plakat mencolok : “Di sini berdiam kaum Yahudi”, sebagi petunjuk untuk dibunuh. Tragis, padahal dia sendiri seorang pemimpin kelahiran Austria, penganut paham Yahudi.

Tahun 1939, ketika di Jerman digelar Olympiade, kekacauan diciptakan di dalamnya. Maklum, ketika itu popularitas Hitler memang sedang menurun tajam. Begitulah Hitler, setiap partainya kalah Pemilu, selalu bikin olah. Sejarah mencatat, tahun 1920 Hitler mulai berkuasa. Kanselir Heiden Borg pun bertekuk lutut.

Dalam menghadapi tahanan politik, Hitler bersikap amat galak. Para tapol dijebloskan ke penjara dengan berbagai sisksaan. Betapa mengerikan, akibat beratnya siksaan, tapol-tapol usia muda yang ketika masuk bui, berat badanya 60 kilogram, turun dratis sampai tinggal 25 kilogram saja. Tak heran, jika tahun 1945 dia dinyatakan tewas, warga pun bersorak kegiarangan. Perilaku politik bergaya violensianisme diam-diam memprihatini rakyat dan kaum politisi sendiri. Jika petingkah ini dibiarkan bakal merongrong budaya pasifisme. Berbagai peristiwa politik, sejak Perang Dunia I sampai serangan terorisme pada awal abad ke 21, menciptakan sekutu-sekutu baru, selain tragisitas.

Komunikasi damai yang telah dirajut oleh sejumlah negara menjadi berantakan. Jaringan terkoyak-koyak. Ada semacam upaya memelihara sikap mistrust, mengawetkan perang dingin dalam berpolitik, kegiatan militer dan ekonomi. Dunia kembali terpecah-pecah, meski secara diplomatis mulut para pemimpin terkadang berkomat-kamit lain.

Bayangkan, di tengah-tengah krisis global, negara-negara makmur di Eropa Barat mendeportasi imigran gelap yang menyusahkan negara lain. Banyak buruh dipecat, pengangguran meluber. Gesekan sosial dan iklim konfliktual merasuk ke benak masyarakat, membakar emosi untuk bertindak di luar nalar. Dalam kondisi seperti itu, gaya Hitler akan selalu muncul.

Dalam kontek ke Indonesiaan saat ini, dimana percaturan politik terus menghangat, sementara pelaksanaan Pilkada diberbagai daerah berlangsung dengan menyisakan asa, sering terjadi perbedaan pendapat yang diakhiri dengan anarkhis, jalan kekerasan. Disisi lain kasus premanisme yang baru-baru saja terjadi,menandakan begitu maraknya cara-cara kekerasan dinegeri ini,sementara itu penegakan hokum yang lemah menjadikan budaya kekerasan semakin tumbuh subur.

Pro kontra satu sama lain dalam suatu konteks permasalahan bisa saja terjadi, perbedaan pendapat dalam alam demokrasi adalah hal yang biasa. Penyelesaian perbedaan pendapat sebisa mungkin harus dengan kepala dingin, diutamakan melalui jalan dialog, bukan melalui jalan kekerasan.

Tentunya kita semua sepakat bahwa budaya kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi jika sudah memasuki ranah politik tidak bisa kita terima. Disinilah perlunya sikap bijak dan santun dari para pelaku politik. Sehingga kesantunan para pelaku politik juga akan berdampak pada tataran konstituen atau masyarakat grassroot.
Dari semua itu yang lebih penting seluruh komponen bangsa ini, harus tetap mengedepankan dialog untuk menjaga persatuan dan kesatuan, demi keutuhan NKRI, dalam kondisi apapun. (*)

*) Penulis adalah seorang Jurnalist Freelance dan Pendiri Rumah Baca Asah-Asih-Asuh

Share : |

 
Berita Terkait Oleh : W. Suratman
"Intrik Dibalik Penguasaan Ladang Minyak Blok Cepu Oleh Exxon"
Makhluk itu Bernama Korupsi
Ketika Budaya Kekerasan Menjarah Kawasan Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Citra Kirana Merasa Lebih Tenang Setelah Berhijab
Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]