Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilu Meningkat
2017-12-10 16:42:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu dan pilkada semakin meningkat, terutama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan berbagai sistem informasi dalam tahapan pemilu yang dapat diakses oleh publik.

KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sejak Pemilu 2014, kemudian ada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Diskusi Media Mengukur Ketahanan Demokrasi Indonesia dalam skala global melalui indeks global state of democracy, Jumat (8/12) di Media Centre KPU RI di Jakarta.

"Publik paling banyak mengakses Sidalih dan Situng yang menghasilkan transparansi dan akurasi. Semua sistem informasi tersebut yang merangsang publik untuk berpartisipasi dalam pemilu," tutur Arief.

Indeks demokrasi itu tumbuh menjelang 1999 yang mendorong makin banyak gerakan masif civil society. KPU juga akan terus memperbaiki sistem-sistem informasi tersebut, agar keterlibatan publik juga semakin meningkat. Indeks demokrasi akan meningkat dan keterlibatan publik juga akan lebih terbuka.

"Sekarang trennya kebalik, kalau dulu Indonesia yang belajar demokrasi ke negara lain, sekarang banyak negara belajar dari Indonesia. Bahkan beberapa negara sudah meminta Indonesia agar menerima staf mereka untuk bertugas dan belajar di KPU," jelas Arief.

Publikasi dua tahunan tentang keadaan demokrasi global oleh Institute fot Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ini menganalisis dan menilai keadaan demokrasi di seluruh dunia berdasarkan data dari indeks Global State of Democracy.

Diskusi yang diinisiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut juga menghadirkan Direktur CSIS Philips J Vermonte dan Direktur Asia Pasifik Internasional IDEA Leena Rikilla Tamang.(Arf/red/KPU/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pemilu
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU
Waktu Terbatas, Tidak Semua Parpol Diverifikasi Faktual
Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual
Fraksi Demokrat DPR Menyoroti Kemungkinan Kerawanan Pemilu
Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilu Meningkat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]