JAKARTA, Berita HUKUM - Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu dan pilkada semakin meningkat, terutama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan berbagai sistem informasi dalam tahapan pemilu yang dapat diakses oleh publik.
KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sejak Pemilu 2014, kemudian ada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Diskusi Media Mengukur Ketahanan Demokrasi Indonesia dalam skala global melalui indeks global state of democracy, Jumat (8/12) di Media Centre KPU RI di Jakarta.
"Publik paling banyak mengakses Sidalih dan Situng yang menghasilkan transparansi dan akurasi. Semua sistem informasi tersebut yang merangsang publik untuk berpartisipasi dalam pemilu," tutur Arief.
Indeks demokrasi itu tumbuh menjelang 1999 yang mendorong makin banyak gerakan masif civil society. KPU juga akan terus memperbaiki sistem-sistem informasi tersebut, agar keterlibatan publik juga semakin meningkat. Indeks demokrasi akan meningkat dan keterlibatan publik juga akan lebih terbuka.
"Sekarang trennya kebalik, kalau dulu Indonesia yang belajar demokrasi ke negara lain, sekarang banyak negara belajar dari Indonesia. Bahkan beberapa negara sudah meminta Indonesia agar menerima staf mereka untuk bertugas dan belajar di KPU," jelas Arief.
Publikasi dua tahunan tentang keadaan demokrasi global oleh Institute fot Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ini menganalisis dan menilai keadaan demokrasi di seluruh dunia berdasarkan data dari indeks Global State of Democracy.
Diskusi yang diinisiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut juga menghadirkan Direktur CSIS Philips J Vermonte dan Direktur Asia Pasifik Internasional IDEA Leena Rikilla Tamang.(Arf/red/KPU/bh/sya) |
