Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
2023-11-20 00:04:41

Asrama Haji Cipondoh diharapkan dapat berfungsi penuh dalam melayani penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. (Foto: istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kesiapan asrama haji provinsi Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024 perlu dukungan dari banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena, dirinya melihat Pemprov Banten sejauh ini belum maksimal dalam memberikan bantuan.

"Katakan baru (memberi bantuan) Rp10 miliar, tapi itu belum signifikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Oleh karena itu, kita minta bantuan pihak Pemprov Banten karena namanya asrama haji banten, sejatinya Pemprov Banten harus maksimal memberikan bantuan, tidak seperti lepas tangan atau menganggap ini tidak penting," ujar Yandri ketika ditemui Parlementaria usai Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan Asrama Haji di Kota Tangerang, Banten, Kamis (16/11).

Ia mengaku dari hasil kunjungan tersebut, ia melihat bahwa dari segi waktu pembangunan asrama haji ini tidak akan membutuhkan waktu cukup lama. Sebab, tower pertama, sudah 100 persen selesai dan tower kedua sudah hampir 80 persen.

"Artinya tower kedua yang tujuh lantai itu masih bisa selesai di Desember, kemudian tahun depan akan membuat aula, mungkin april akan selesai." tambah Politisi dari Dapil Banten II ini.

Disampaikan bahwa Komisi VIII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke asrama haji banten yang belum lama ini dibangun. Adapun kini sudah ada 14 embarkasi di Indonesia. Komisi VIII DPR RI yang kini tengah memiliki Panja Haji ingin memastikan kesiapan asrama haji Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024.

"Maka dari itu, saya sebagai wakil rakyat dari banten mengetuk juga anggaran pertama asrama haji ini untuk meminta kepada Kementerian Agama agar menjadikan asrama haji Banten ini menjadi embarkasi haji tahun 2024 karena bandaranya ada di Banten," jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Yandri melanjutkan bahwa kehadiran asrama haji ini pun merupakan kebutuhan rakyat Banten yang sudah lama dinanti-nanti. Sebab selama ini, embarkasi haji dari Banten masih numpang ke asrama haji Pondok Gede yang letaknya cukup jauh, padahal bandara Soetta untuk keberangkatan haji berada di Banten.

"Alhamdulillah sekarang Banten punya asrama sendiri, maka kita syukuri, tapi perlu ada komitmen bersama untuk menuntaskan pembangunan yang belum selesai, supaya nanti jamaah haji lebih nyaman, penjemput dan pengantar lebih nyaman, dan ini menjadi kebanggaan kita semua," tutupnya.(hal,mag/rdn/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
 
DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA
Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !
Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka
Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]