Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Telekomunikasi
Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital
2023-01-23 01:57:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan digital di Indonesia (digital divide). Dalam laporan World Economic Forum bertajuk "Global Risks Report 2023," salah satu persoalan genting yang akan melanda perekonomian global adalah masih tingginya kesenjangan digital, termasuk di Indonesia. Ini tentu menjadi tantangan untuk melakukan akselerasi dan pemerataan ekonomi. Semakin tinggi kesenjangan digital, maka akan semakin rendah juga akses dan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem digital. Pada akhirnya, potensi komoditas di berbagai wilayah yang seharusnya terintegrasi dalam perekonomian digital tidak dapat teroptimalisasi.

"Perkara kesenjangan digital ini perlu jadi atensi kita bersama. Apalagi dengan potensi UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, tidak meratanya akses infrastruktur dan literasi digital akan menjadi hambatan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain menggenjot pembangunan infrastruktur, literasi digital juga persoalan krusial yang mesti segera diselesaikan. Jika ekosistem digital hanya bertumpu di wilayah perkotaan, maka pembangunan ekonomi juga akan timpang," ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, kegusaran ini sangatlah beralasan sebab indeks pembangunan digital Indonesia masih menyisakan beberapa catatan. Badan Pusat Statistik (2022) merilis meskipun tingkat penetrasi internet mengalami kemajuan menjadi 62,1 persen pada 2021 dan indeks pembangunan digital naik menjadi 5,76, tingkat disparitas antarwilayah juga mengalami kenaikan. Pada 2020, disparitas berada pada angka 4,11, naik menjadi 4,31 pada 2021. Kenaikan ini bahkan terjadi pada semua indikator penyusun indeks pembangunan digital. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika daya saing digital kita secara global kalah jauh dibandingkan beberapa negara tetangga.

Dalam IMD World Digital Competitiveness Ranking (2022), Indonesia hanya menempati peringkat ke-51 dengan skor 56,14 dari 63 negara. Di lingkup Asean, kita kalah dari Malaysia (31) dan Thailand (40). Atau jika ukurannya jumlah populasi, China masih lebih unggul dengan berada pada peringkat ke-17 atau India pada urutan ke-44. Fakta ini tentu perlu menjadi barometer bahwa pembangunan digital menghadapi tantangan yang mesti segera diurai dan diselesaikan. Pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan literasi penduduk menjadi pekerjaan besar kita bersama.

"Saya mendorong segala bentuk inisiatif untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Terbentuknya lingkungan digital dengan menghadirkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, terwujudnya masyarakat digital dengan kemudahan akses dan layanan, serta lahirnya talenta-talenta digital adalah tantangan dan harapan kita semua. Maka itu pemangku kebijakan terkait, baik dalam hal ini regulator maupun operator digital, perlu melakukan akselerasi dan optimalisasi agar semua target pembangunan digital tersebut segera terpenuhi," tutup Anggota Komisi Komunikasi dan Informatika DPR ini.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Telekomunikasi
 
• Ingin Beli Smartphone 5G? Ini Perbedaan Jaringan 4G dan 5G
 
• Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital
 
• Kemenkominfo Imbau Masyarakat Beli STB Seperti Ini, Biar Aman
 
• Nonton Siaran TV Digital Tanpa Set Top Box, Ternyata Ini Caranya
 
• Ngebreak Pakai Radio Amatir Ayahnya, Gadis 8 Tahun Berhasil Jalin Kontak dengan Astronot NASA di ISS
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]