Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
Kerusuhan 22 Mei, Komnas HAM: 32 Orang Masih Hilang
2019-07-11 14:01:06

Ilustrasi. Tampak suasana aksi demo massa di Bawaslu Jakarta pada 22 Mai 2019.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat masih ada 32 orang yang hilang setelah kerusuhan pada 22 Mei lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan awalnya menerima data dari tim advokat korban kerusuhan 22 Mei bahwa ada 70 orang yang hilang setelah kerusuhan.

"Data yang diserahkan ke kami setelah kami verifikasi jumlahnya berkurang menjadi 32 orang yang masih dianggap hilang," kata Amiruddin saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Kerusuhan pada 21-23 Mei terjadi usai aksi penyampaian pendapat soal hasil pilpres 2019 di Bawaslu. Kerusuhan tersebut terjadi di sejumlah titik, seperti di Slipi Petamburan, Jalan Wahid Hasyim dan Tanah Abang.

Amiruddin menuturkan jumlah korban yang hilang berkurang karena setelah diverifikasi Komnas HAM, sebagian berada di ruang tahanan polisi. Mereka tersebar di ruang tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Resor Jakarta Barat. "Sebagian yang dilaporkan hilang menjadi tahanan polisi," kata dia.

Komnas HAM, kata Amiruddin, terus berusaha mencari 32 orang yang hilang itu. Ia berharap keluarga yang merasa ada anggotanya yang hilang bisa terus berkoordinasi dengan lembaganya. "Kalau ada dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas sebaiknya keluarga juga mau memberikan keterangan kepada kami," kata dia.

Sejauh ini, Amiruddin mengatakan puluhan orang yang hilang tersebut belum diketahui keberadaanya. "Ada juga keluarga yang merasa anggotanya hilang, kami tanya tapi belum dikasih tahu informasi kehilangannya. Sebenarnya hilang atau menghilangkan diri," ujarnya.

Selain masih mencari orang yang hilang, Amiruddin mengatakan lembaganya sedang menyelidiki dugaan adanya pelanggaran HAM akibat kerusuhan tersebut. "Hasil investigasi kami akan kami informasikan ke publik bulan ini. Sekarang masih proses," kata dia.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan lembaganya masih menginvestigasi tiga hal saat kerusuhan terjadi pada 21-23 Mei lalu. Dalam peristiwa itu dilaporkan sedikitnya sembilan orang tewas dan ratusan orang luka-luka imbas kerusuhan. "Kami masih mendalami terutama tiga hal dalam kerusuhan kemarin," kata Taufan melalui pesan singkat, Senin, 17 Juni 2019.

Pertama, kata dia, hal yang menjadi sorotan dan diselidiki Komnas HAM adalah konteks dan kronologi kejadian pada 21-23 Mei lalu. Kedua, bagaimana penanganan kejadian itu oleh kepolisian. "Apakah ada protap atau standar HAM yang dilanggar," ujarnya.

Ketiga, Komnas HAM juga mendalami ihwal standar HAM di dalam penegakan hukum yang berlangsung. "Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi masih kami dalami," kata dia.(tempo/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Langkah Kuda Hitam Mega
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir
Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan
KPK OTT Kontraktor dan Pimpinan BPJN XII terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Samarinda - Bontang
DPRD Kaltim dan Mahasiswa Melakukan Dialog terkait Penolakan Revisi UU KPK
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]