Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
BNPB
Kepala BNPB Doni Monardo Ajak Semua Komponen Kurangi Risiko Bencana
2019-01-12 11:39:15

Ilustrasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan agama untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana.

Doni mengatakan bahwa dengan pelibatan semua komponen, semua masyarakat dapat mengetahui dan semakin menyadari untuk mengurangi risiko bencana. "Jadi harus ada sebuah kepedulian tidak hanya pada tingkat pemerintah provinsi kabupaten, kota tetapi sampai dengan tingkat desa. Kita berharap kepala-kepala desa, kepala kampung, lurah memiliki pengetahuan risiko bencana saat ini," ucap Doni di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Jawa Barat pada Jumat (11/1).

Setelah sholat Jumat siang, Doni mencontohkan bahwa beberapa tokoh setempat tidak mengetahui bahwa di kawasan selatan Sukabumi merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami.

"Seluruh tokoh masyarakat, terutama ulama, seminggu sekali saat khutbah atau pengajian, mengingat mayoritas masyarakat Jawa Barat ini beragama Islam, untuk menyisipkan 2 - 3 menit, perhatian kepada alam. Kita peduli alam, alam merawat kita," ungkapnya.

BNPB akan bangun emosi masyarakat agar setiap saat mereka memiliki kepedulian, misalnya pada musim hujan, kewaspadaan kita akan banjir dan tanah lognsor. Kemudian menjelang musim kemarau, dengan kebakaran hutan. Dan beberapa tempat yang telah diberikan analisis oleh sejumlah pakar, itu juga harus kita antisipasi. Dan bagamana masyarakat kita bisa lebih siap.

Doni menekankan bahwa mencegah jauh lebih mudah daripada kita melakukan penanganan. "Pencegahan jauh lebih murah dan mudah daripada saat melakukan penanganan," kata Doni Monardo, yang didampingi oleh Kepala BMKG dan PVMBG, serta pejabat Kementerian/ Lembaga di Desa Sirnaresmi.

Pada saat meninjau desa yang tertimpa longsor pada 31 Desember 2018 lalu itu, Doni menilai masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kemiringan 30 derajat tersebut perlu memperhatikan tanaman yang ditanam. Warga setempat banyak menanam tanaman sayuran dan padi. Bersamaan dengan kunjungan di kawasan longsor itu, Doni dan para komunitas menanam 10.000 bibit vetifer untuk jangka pendek, yang bisa membantu untuk mengurangi risiko bencana. Selain 10.000 bibit tersebut, BNPB juga menanam 2.500 bibit pohon campuran, seperti tanaman buah dan tanaman keras yang endemik di Jawa Barat.

Penanaman ini sebagai contoh konkret kepedulian terhadap alam sekitar dengan harapan banyak masyarakat sadar. Doni mengatakan, "Karena kalau tidak diberikan sebuah pemahaman maka risiko terjadi bencana akan semakin banyak," jelas Doni.

Doni menekankan pihaknya untuk lebih giat, ulet dan massif untuk mengajak semua komponen dalam pengurangan risiko bencana. Kepala BNPB yang didampingi sejumlah ahli kebumian menyampaikan bahwa kita semua untuk merawat alam maka alam akan merawat kita. Tanaman buah tadi seperti alpukat dan sukun, sedangkan tanaman keras berupa rasamala, manii, dan kidamar.

Sehubungan dengan penunjukkan sebagai Kepala BNPB yang baru, Doni mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan penanggulangan bencana secara terintegrasi. pada, Kamis malam (10/1) lalu, BNPB mengajak beberapa lembaga untuk menekankan pada informasi yang diberikan oleh para pakar, seperti di bidang vulkanologi, geologi, seismik, dan tsunami.

"Para pakar inilah yang harus kita ikuti. Pakar ini ibaratnya sebuah tim intelijen jadi ketika menghadapi ancaman, informasi intelijen itu sangat penting. Program-program yang berhubungan dengan masyarakat berorientasi pada informasi dari para pakar. Kalau kita tidak mengikuti hasil riset dan temuan mereka yang semakin akurat maka kita akan salah," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa, puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat masih berlangsung hingga akhir Januari hingga Maret. Pihaknya akan selalu memberikan informasi perkembangan yang penting, misalnya dengan potensi cuaca ekstrim. Dwikorita menyampaikan bahwa sangat penting untuk mengantisipasi bahaya di musim hujan ini, khususnya di wilayah rawan banjir dan longsor. BMKG dan PVMBG bersinergi untuk memberikan peringatan dini.

"Kami memberikan peringatan dini 3 - 6 hari sebelum terjadi cuaca ekstrim sehingga peringatan dini segera kami kirimkan ke BPBD setempat agar mengkondisikan warga dalam 3 - 6 hari tersebut," ujar Dwikorita.

Jawa Barat merupakan kawasan yang memiliki gerakan tanah yang tinggi. Seperti Sirnaresmi, desa ini termasuk kawasan bertebing, bertanah gembur dan pemanfaatan tanah oleh warga yang kurang sesuai. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya longsor. Akibat longsor di desa itu, 32 jiwa meninggal dunia dan 29 rumah tertimbun, sedangkan luas area terdampak mencapai 10,6 hektar. Longsor tersebut dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan tanah yang labil.(bh/ws)



Share : |

 
Berita Terkait BNPB
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]