Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus E-KTP
Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto?
2018-04-25 10:08:15

Ilustrasi. Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak adanya nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di dalam amar putusan Setya Novanto dipertanyakan.

Padahal di dalam dakwaan, sejumlah nama kader banteng gemuk disebut menerima duit hasil korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Pertanyaan itu disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Novanto yanh dibacakan majelis hakim pada Selasa (23/4), benar-benar mengusik Rachma.

Hakim memvonis Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan serta membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollas AS dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan ke penyidik KPK.

Dalam pertimbanganya hakim menyebut selain Novanto tipikor proyek KTP el memperkaya atau menguntungkan 27 pihak lain dan korporasi. Diantaranya politikus Demokrat Jafar Hafsah sebesar 100 ribu dolar AS, Miryam S Haryani selaku politisi Hanura sebesar 1,2 juta dolar AS, politisi Golkar Markus Nari sebesar 400 ribu dolar AS.

"Kenapa nama-nama dari partai itu (PDIP) sama sekali tidak ada?" tanya Rachma.

Politisi PDIP yang disebut di dalam dakwaan adalah Arif Wibowo, Yasonna Hamonangan Laoly, Olly Dondokambey dan Ganjar Pranowo.

Arif Wibowo disebut-sebut menerima 108 ribu dolar AS, Olly Dondokambey senilai 1,2 juta dolar AS, Ganjar Pranowo senilai 520 ribu dolar AS, dan Yasonna Laoly sebesar 84 ribu dolar AS.

Sementara dalam kesaksiannya di persidangan Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing menerima duit haram KTP el sebesar 500 ribu dolar AS.

Sebelum keluar vonis Novanto, Rachma menyebut kasus KTP el sebagai kasus besar setelah BLBI dan Century. Dia mendorong semua pelaku diusut tuntas tanpa pandang bulu.(sam/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus E-KTP
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto?
Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah
Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
Ganjar: Saya Tidak Pernah Menyeret Mbak Puan dan Menteri Yasonna di KTP-El
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]