Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Editorial    
 
BBM
Kenaikan BBM Untuk Kepentingan Siapa ??
Tuesday 25 Jun 2013 02:27:11

Ilustrasi, Pom BBM.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
BERBEDA - Dengan Indonesia yang segera menaikkan harga BBM, Malaysia justru menurunkan. Semua protes atas naiknya harga BBM di Indonesia direspon dengan pernyataan bahwa ini dilakukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Ini, yang membuat miris, terkait dengan rencana naiknya harga BBM, lalu muncul perubahan anggaran yang disetujui mayoritas DPR, terselip angka Rp 155 miliar untuk korban semburan Lapindo. Nah, jadi, untuk kepentingan siapa? Mengapa penderitaan rakyat korban lumpur Lapindo dibebankan kepada negara (rakyat) lagi?

Seperti dikatakan mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, sidang Paripurna DPR Senin (17/06) lalu merupakan kejahatan luar biasa Parpol yang tergabung dalam Setgab Koalisi.

“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/06) seperti dirilis itoday.

Maka, naiknya harga BBM di negeri ini, omong kosong belaka jika dikatakan berpihak pada rakyat, apalagi kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Rizal Ramli tersebut. Justru pengkhianatan kepada rakyat!

Jika negara tetangga seperti Malaysia menurunkan harga BBM-nya, padahal negara jiran ini tidak menjual BBM sekelas premium. Malaysia hanya menjual BBM sekelas Pertamax Plus dengan istilah RON 95. BBM jenis inilah yang disubsidi pemerintah Malaysia. Disebutkan, Malaysia hanya mensubsidi BBM RON 95 yang di Indonesia dikenal sebagai Pertamax Plus dengan harga 1,90 Ringgit Malaysia (RM). Jika menggunakan kurs rupiah, maka BBM RON 95 tersebut dijual seharga Rp 5.900/liter.

Bukan itu saja, ketika Pemerintah RI masih berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, Pemerintah Malaysia justru terlebih dahulu menurunkan harga BBM jenis RON 97 dari 2,90 RM menjadi 2,70 RM, atau kurs rupiah menjadi Rp 8.510. RON 97. Jenis BBM ini memiliki kadar oktan lebih tinggi dibanding Pertamax Plus produksi Pertamina.

Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak?

Share : |

 
Berita Terkait BBM
Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM
Pembatalan Kenaikan Harga BBM dalam Hitungan Jam, Cermin Buruknya Tata Kelola Kebijakan di Internal Pemerintah
BBM Non Subsidi Naik Diam-diam, Lagi-lagi Jokowi Susahkan Masyarakat
Polisi Mengungkap 2 SPBU Melakukan Kecurangan di Ciputat dan Dadap
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]