Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Editorial    
 
BBM
Kenaikan BBM Untuk Kepentingan Siapa ??
Tuesday 25 Jun 2013 02:27:11

Ilustrasi, Pom BBM.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
BERBEDA - Dengan Indonesia yang segera menaikkan harga BBM, Malaysia justru menurunkan. Semua protes atas naiknya harga BBM di Indonesia direspon dengan pernyataan bahwa ini dilakukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Ini, yang membuat miris, terkait dengan rencana naiknya harga BBM, lalu muncul perubahan anggaran yang disetujui mayoritas DPR, terselip angka Rp 155 miliar untuk korban semburan Lapindo. Nah, jadi, untuk kepentingan siapa? Mengapa penderitaan rakyat korban lumpur Lapindo dibebankan kepada negara (rakyat) lagi?

Seperti dikatakan mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, sidang Paripurna DPR Senin (17/06) lalu merupakan kejahatan luar biasa Parpol yang tergabung dalam Setgab Koalisi.

“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/06) seperti dirilis itoday.

Maka, naiknya harga BBM di negeri ini, omong kosong belaka jika dikatakan berpihak pada rakyat, apalagi kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Rizal Ramli tersebut. Justru pengkhianatan kepada rakyat!

Jika negara tetangga seperti Malaysia menurunkan harga BBM-nya, padahal negara jiran ini tidak menjual BBM sekelas premium. Malaysia hanya menjual BBM sekelas Pertamax Plus dengan istilah RON 95. BBM jenis inilah yang disubsidi pemerintah Malaysia. Disebutkan, Malaysia hanya mensubsidi BBM RON 95 yang di Indonesia dikenal sebagai Pertamax Plus dengan harga 1,90 Ringgit Malaysia (RM). Jika menggunakan kurs rupiah, maka BBM RON 95 tersebut dijual seharga Rp 5.900/liter.

Bukan itu saja, ketika Pemerintah RI masih berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, Pemerintah Malaysia justru terlebih dahulu menurunkan harga BBM jenis RON 97 dari 2,90 RM menjadi 2,70 RM, atau kurs rupiah menjadi Rp 8.510. RON 97. Jenis BBM ini memiliki kadar oktan lebih tinggi dibanding Pertamax Plus produksi Pertamina.

Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak?


 
Berita Terkait BBM
 
Kuota BBM Makin Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
 
Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
 
Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM
 
Pembatalan Kenaikan Harga BBM dalam Hitungan Jam, Cermin Buruknya Tata Kelola Kebijakan di Internal Pemerintah
 
BBM Non Subsidi Naik Diam-diam, Lagi-lagi Jokowi Susahkan Masyarakat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
Hadapi Rawan Pangan dan Stunting di Indonesia, Dompet Dhuafa Ajak Semua Elemen Turut Mengatasi
Jaksa Agung Melantik 3 Pejabat Esselon 1
Kakak Beradik Korban Investasi Puluhan Milyar
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]