Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemenhan
Kemhan dan Kemkes Tandatangani Kesepakatan Kerjasama Bidang Kesehatan
Tuesday 23 Jun 2015 12:19:06

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K) saat penandatangan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan bertempat di kantor Kemhan, Senin (22/6).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan. Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K), Senin (22/6) di kantor Kemhan, Jakarta.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan Kemenkes dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi; sertifikasi kesehatan sarana prasarana Kemhan dan TNI, mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat kapasitas deteksi dan respon terhadap bahaya di bidang Kimia, Biologi, Radiasi, Nuklir, Eksplosif (KBRNE) aspek kesehatan untuk pertahanan negara.

Selanjutnya meliputi juga pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang berwawasan kebangsaan, akreditasi kelas rumah sakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan dengan melibatkan institusi territorial, pengembangan kesehatan matra, penyelenggaraan bantuan kesehatan pada daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), krisis kesehatan dan bencana, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan nasional yang tekait bidang pertahanan negara.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, Kesepakatan Bersama antara Kemhan dan Kemkes ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi peningkatan ketahanan nasional. Kerjasama antara Kemhan dan Kemkes merupakan langkah menuju terciptanya sinergitas kedua kementerian dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan," ujar Menhan

Menurut Menhan, meluasnya penyakit menular Ebola dari Afrika dan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome - Coronavirus) dari Timur Tengah telah menimbulkan keresahan masyarakat dunia sehingga harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bersama. Alasannya, karena setiap penyakit yang mewabah dan dapat menyebabkan kematian, lambat laun tetapi pasti akan mengganggu ketahanan suatu negara.

Dalam menghadapi ancaman nyata di bidang kesehatan, sebagai leading sector dalam penelitian, pencegahan dan penanggulangannya ada pada Kemkes dibantu kementerian/lembaga lainnya sebagai unsur pendukung. Jika ancaman nyata ini sudah mengganggu sistem pertahanan negara, maka Kemhan harus ikut bertanggungjawab," jelas Menhan

Selama ini, Kemhan dan Kemkes telah melakukan langkah-langkah antisipasi keberadaan setiap wabah yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyakit menular lainnya. Kemhan dan TNI memiliki fasilitas kesehatan baik infrastruktur, peralatan maupun tenaga kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter di bidang kesehatan.

Sementara itu Menkes mengatakan, Kesepakatan Bersama ini merupakan wujud nyata kerjasama Kemkes dan Kemhan dalam bidang kesehatan yang mempunyai arti yang sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama, untuk itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari Kemhan.

Menurut Menkes, Kesepakatan bersama ini juga merupakan upaya bersama yang terkoordinasi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan yang sangat kompleks. Khususnya, dalam penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan kesehatan Prajurit TNI serta keluarganya dan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, terpencil, kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Lebih lanjut Menkes berharap Kesepakatan Kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk Prajurit TNI dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.(Rls/bh/yun)


 
Berita Terkait Kemenhan
 
Peran Aktif Badan Usaha Milik Swasta Dinilai Sangat Penting Memajukan Industri Pertahanan
 
Kemhan dan Kemkes Tandatangani Kesepakatan Kerjasama Bidang Kesehatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]