Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Pornografi
Kemenkominfo Didesak Segera Tindak Konten Pornografi di WhatsApp
2017-11-06 20:03:11

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari,(Foto: Azka/azk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan GIF atau format animasi sederhana yang memuat konten asusila atau pornografi yang bisa diakses oleh para pengguna WhatsApp (WA) di sistem operasi Android maupun IOS. Ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menindak dan memblokir konten porno di WA.

"GIF yang berisi konten asusila itu tersembunyi di balik 'search', alias pengguna perlu mencari jika menginginkan GIF tertentu. Berbahayanya tidak ada filter atau batasan untuk menggunakan aplikasi GIF tersebut. Ini sangatlah memprihatinkan," tegas Kharis, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (6/11).

Politisi F-PKS itu meminta agar Kemenkominfo menggunakan kewenangannya untuk menindak hal yang meresahkan itu menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. "Memperhatikan keresahan masyarakat dan payung hukum yang ada, perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. maka pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang," imbuh Kharis.

Kharis menilai, Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Karena itu Kemenkominfo bisa segera bersama Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan konten porno dalam aplikasi WA tersebut. Atau jika tidak mau, bisa dengan memblokir WhatsApp secara keseluruhan.

Yang terakhir, Kharis juga tetap meminta kepada orang tua dan masyarakat agar tetap mengawasi penggunaan internet baik pesan singkat, sosial media dan berbagai aplikasi dunia maya.

"Sehingga upaya bersama Pemerintah dan masyarakat membuat internet sehat termasuk aplikasi yang bisa dipakai oleh anak Indonesia secara baik dan benar," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.(sf,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pornografi
Tim Cyber Crime PMJ Menangkap 3 Pelaku Penyebar Video Pornografi di Medsos
Polisi Menangkap 2 Tersangka Pembuat dan Pengiklan Beberapa Situs Pornografi
Mantan Diplomat Vatikan Ditahan dalam Kasus Dugaan 'Pornografi Anak'
Krimsus Polres Jakbar Ungkap Penipuan Akun Instagram Fiktif Penyedia Wanita
Kemenkominfo Didesak Segera Tindak Konten Pornografi di WhatsApp
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
HUT Kejaksaan Negeri Ke 58: Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri
Menpora Berikan Apresiasi Terhadap Atlet yang Juara di Kancah Internasional
Muhammadiyah Membumikan Islam dalam Kehidupan
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]