Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kemendikbud
Kemendikbud Gelar Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan PPKD Tingkat Provinsi
2018-08-01 16:00:11

Sesditjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini dalam sambutannya. (Foto : Bh/Mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar lokakarya PPKD (Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) tingkat Provinsi pada tanggal 1, 4 dan 14 Agustus 2018.

Acara yang diadakan ini bekerjasama dengan Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas berlangsung di Ruang Graha Utama Kompleks Gedung A Kemendikbud ini mengagendakan sejumlah paparan dan arahan yang berkaitan dengan teknik penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Sesditjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini mengatakan, pentingnya acara lokakarya penyusunan PPKD ini sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Tahapan penyusunan itu penting karena merupakan amanah UU Nomor 5 Tahun 2017. untuk tahap satu ini kami melaporkan kami baru bisa mengundang 12 Provinsi yaitu Aceh, Sumut, Jambi, Bengkulu, Sumsel, DKI, Jabar Jateng, Jatim, Sulteng, Sulbar dan Sulsel," kata Sri di Ruang Graha Utama, Kemendkibud, Jakarta, Rabu (1/8).

Sementara, Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta menegaskan, lokakarya penyusunan PPKD ini memiliki peran yang besar dalam pengembangan kebudayaan bangsa ke depan.

"Implementasi bagaimana melindungi, memanfaatkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan demi kemaslahatan bangsa ini," tutur Ananto.

Meski begitu, dalam penyusunan PPKD ini tidak terlepas dari tantangan yang menghambat proes penyusunan tersebut. "Tantangan terbesar dalam PPKD adalah unsur-unsur objek pemajuan kebudayaan yang tersebar. Selain itu antara satu daerah dengan daerah yg lain berbeda-beda, tidak seragam," pungkas Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Kemendikbud
Pemerintah Daerah serta Masyarakat Punya Peranan Penting dalam Penyusunan PPKD
Kemendikbud Gelar Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan PPKD Tingkat Provinsi
Kolaborasi Pemerintah dan Rakyat Lahirkan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Strategis
Mendikbud Bentuk Tim Moratorium Kurikulum 2013
Seragam Nasional SD - SMA Harus Ada Bendera Merah Putih Di Dada Kiri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]