Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kemenaker
Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
2018-07-31 14:55:15

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Maruli Apul Hasoloan dalam sambutannya (Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi satuan tugas Pencegahan TKI Non Prosedural dan layanan terpadu satu atap (LTSA) dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah.

Acara yang berlangsung dua hari yakni 30 Juli- 1 Agustus 2018 di Hotel Royal , Kuningan, Jakarta Selatan ini juga bertujuan untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di daerah melalui layanan LTSA.

"Saat ini telah terbentuk LTSA di 24 lokasi, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepri, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi NTB, Provinsi NTT, dan Provinsi Bali," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Senin (30/7) malam.

Maruli mengatakan, adanya rapat ini diharapkan mampu mengevaluasi kinerja tim satuan tugas pencegahan PMI Non Prosedural. "Sehingga ini dapat meningkatkan kesejahtaraan keluarga dan juga warga sekitar asal PMI," kata Maruli.

Berdasarkan data dari SISKOTKLN, jumlah permasalahan PMI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami penurunan.

Meski begitu, kasus yang menyangkut PMI per tahunnya tercatat masih berkisar diatas 3000 kasus.

"Jenis kasus tersebut sangat beragam, mulai dari gaji tidak dibayar, PHK, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual bahkan sampai kepada hukuman mati masih sering kita dengar," ujar Maruli.

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut, menurut Maruli, pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan antara lain pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap, Program Desmigratif dan Pembentukan Satgas pencegahan penempatan PMI non Prosedural terutama pada daerah kantong dan daerah transit PMI.

"Pada tahun ini sudah terbentuk 24 LTSA pada daerah kantong PMI, Satuan Tugas Pencegahan PMI Nonprosedural pada 21 daerah embarkasi atau debarkasi dan juga telah terbentuk 252 Desa Migran Produktif sebagai upaya melakukan edukasi dan pencegahan penempatan PMI Nonprosedural," pungkasnya.(bh/mos).

Share : |

 
Berita Terkait Kemenaker
Soal Kepmenaker No 291 Tahun 2018, Ketua PWKI: Pemerintah Tidak Terbuka
Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dicopot dari BNP2TKI
'Segel' Kedubes Arab Saudi, Demonstran Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati
TKI Dipancung Tanpa Notifikasi, Gerindra: Bukti Jokowi Tidak Dipandang Dunia Internasional
Eksekusi Mati Tuti Wujud Kerentanan Pekerja Migran Perempuan di Arab Saudi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?
Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba
BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]