Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus BLBI
Kembali Usut Mega Skandal BLBI, KPK Jegal Megawati?
2018-01-01 19:18:44

Ilustrasi. #BLBI foto.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mengusut megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) patut diapresiasi. Namun disayangkan, KPK terkesan tebang pilih dan ada muatan politis terselubung dalam menangani kasus yang sudah lama tidak jelas penyelesaiannya ini.

"Tebang pilih karena yang ditangkap dan yang diusut hanya para pejabatnya saja. Tetapi para pengusahanya yang menerima BLBI belum pernah disentuh. Dengan tebang pilih inilah mengundang kecurigaan ada muatan politisnya," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Senin (1/1).

Dugaan tersebut, kata Sya'roni, sangat kuat aromanya karena tindakan KPK menahan mantan Kepala BPPN Syarifudin Tumenggung dilakukan secara mendadak dan waktunya di ambang tahun politik 2018 dan 2019. Apalagi, dia mengingatkan, dulu KPK juga pernah tergiring dalam aroma politik ketika ketuanya Abraham Samad mencoba menjadi calon wakil presiden.

"Jangan alergi jika sekarang ada yang menduga KPK sedang bermain politik menyangkut Pilpres 2019. Karena jika diruntut, kasus SKL BLBI yang sedang diusut KPK akan bermuara ke mantan Presiden Megawati yang waktu itu mengeluarkan Inpres yang menjadi dasar terbitnya SKL BLBI. Jadi jika diteruskan pengusutannya, tidak hanya akan berhenti di Syarifudin Temunggung tetapi juga akan berlanjut ke Megawati," jelas dia.

Sementara, pada Kamis (28/12) lalu, Wakil presiden ke-11 RI Boediono menyambangi KPK di Jakarta, kedatangan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Megawati Soekarnoputri itu dalam rangka pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).

Dia menilai wajar muncul pertanyaan kenapa KPK baru sekarang mengusut kembali kasus SKL BLBI atau menjelang penyelenggaraan Pilpres 2019? Pertanyaan lainnya, apakah langkah KPK ini dalam rangka mematikan langkah politik Megawati? Sebab PDIP hingga kini belum mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung di Pemilu 2019. Padahal Partai Nasdem dan Partai Golkar jauh-jauh hari sudah menegaskan akan mengusung Jokowi menjadi capres 2019.

"Sekali lagi ini hanya dugaan. Oleh karena itu jika KPK tidak ingin dikesankan sedang bermain politik, maka hendaknya mengusut BLBI dengan tidak tebang pilih. Segera tangkap pengemplang BLBI yakni Anthony Salim, Syamsul Nursalim, dan lain-lainnya," tukas Sya'roni.

Sedangkan, Kwik Kian Gie pernah mengatakan bahwa semua mantan pejabat di bidang ekonomi mengetahui persis kebijakan BLBI, termasuk penandatanganan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) selaku mekanisme penyelesaian utang BLBI para obligor.

Selain nama Bambang, Kwik menyebut mantan Menkeu Boediono. Untuk Bambang, Kwik mengatakan bahwa dia punya peran dalam kasus BLBI karena ikut membidangi pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Mekanisme penerbitan SKL ini sendiri dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Laksamana Sukardi.

Penyimpangan BLBI

Untuk diketahui, bantuan BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Selain itu, terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui grup bank tersebut.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), upaya menyeret para koruptor dana BLBI selalu terbentur kendala penegakan hukum.

Seolah hukum bungkam dan tidak bertaring menghadapi para konglomerat hitam.

Untuk penanganan perkara korupsi BLBI, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004.

SP3 diterbitkan atas dasar SKL yang dikeluarkan BPPN berdasar Inpres No 8/2002.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasar inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan akan mendapatkan SP3.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres No 8/2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(dbs/dem/RMOL/kompas/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus BLBI
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK
Skandal BLBI Jual Murah BDNI, KPK Harus Segera Cokok Sri Mulyani
Rizal Ramli: Aneh Bin Ajaib, Aset 4,5 Triliun Dijual 200 Miliar oleh Sri Mulyani
Aliran Dana BI Diduga Mengalir ke Panja BLBI di DPR
Nama Megawati Terselip dalam Surat Dakwaan Kasus BLBI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]