Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Kelola Dana Rp370 Triliun, KPK - BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangani Nota Kesepahaman
2019-02-16 16:18:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman, pagi ini, Rabu 6 Februari 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan Indonesia.

"Dengan adanya nota kesepahaman ini, semoga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja harus dijaga, karena dana ini datang langsung dari masyarakat, Bapak-Ibu harus sangat hati-hati," pesan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Diketahui, 50 juta masyarakat pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat yang melakukan iuran aktif sekitar 30,5 juta peserta sehingga dana BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 370 triliun. Untuk itu, kata Agus Rahardjo, pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyelewengan yang akan merugikan masyarakat.

"Ini merupakan amanah, amanah dari masyarakat karena dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan dana langsung dari masyarakat," ujarnya, Rabu (13/2).

Senada dengan Agus Rahardjo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan sektor ketenagakerjaan Indonesia bebas dari praktik korupsi. Ia memetakan beberapa aspek yang akan diperkuat, diantaranya aspek infrastruktur dan aspek Sumber Daya Manusia.

"Dalam aspek infrastruktur, kita akan bentuk suatu bagian untuk menangani penerapan good governance. Kedua, kita lakukan penguatan pembekalan peningkatan kapasitas SDM di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Agus Susanto berharap seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyadaran nilai-nilai budaya antikorupsi. Dia menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki 6000 karyawan, dan 350 orang telah menjadi Tunas Integritas, yakni agen antikorupsi yang menyebarkan nilai-nilai budaya antikorupsi. Dia ingin agen Tunas Integritas di BPJS Ketenagakerjaan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi bukan hanya di internal maupun juga di eksternal.

KPK dan BPJS Ketenagakerjaan menyepakati beberapa ruang lingkup, yakni; Pertukaran data dan informasi; Pencegahan tindak pidana korupsi; Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi; Kajian dan penelitian; Narasumber dan Ringkup lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama Agus Susanto. Turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono, dan para pejabat struktural masing-masing lembaga.(kpk/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Gerakan Mahasiswa - Pemuda untuk Keadilan Desak Pimpinan KPK agar Copot Novel Baswedan
Bambang Widjojanto Anggap 5 Poin Petisi Pegawai KPK Itu Mengerikan
KPK Raih Penghargaan Lembaga Terpopuler di Media
KPK: Dokumen Stranas Resmi ke Istana
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]