Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Ganja
Kekurangan Ganja, Negara Bagian di AS Siap Terapkan 'Kondisi Darurat'
2017-07-14 06:33:25

Tanaman cannabis/ Ganja.(Foto: Istimewa)
NEVADA, Berita HUKUM - Para pejabat Negara Bagian Nevada di Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menempuh langkah darurat untuk mengatasi kekurangan ganja.

Departemen Pajak Negara Bagian Nevada, sebagaimana dilaporkan harian Reno Gazette-Journal, telah mengeluarkan "pernyataan darurat" demi mengatasi kekurangan ganja.

Ini artinya para pejabat negara bagian tersebut bisa menempuh langkah-langkah darurat guna menambah pasokan ganja.

Negara Bagian Nevada mengesahkan penggunaan ganja untuk kepentingan hiburan pada 1 Juli lalu.

Sejak saat itu, juru bicara Departemen Pajak Negara Bagian Nevada, Stephanie Klapstein, mengatakan penggunaan ganja meningkat dan 47 gerai ganja di seluruh negara bagian itu kekurangan pasokan ganja.

Bahkan, "ada laporan bahwa penjualan mariyuana bagi orang dewasa telah melampaui perkiraan".

Asosiasi Apotek Nevada memperkirakan penjualan ganja selama empat hari sejak ganja sah digunakan untuk umum telah mencapai US$3 jutaatau Rp40 miliar. Dari jumlah itu, penghasilan pajak mencapai US$1 juta atau Rp13,3 miliar.

Sebelum mengesahkan penggunaan ganja untuk hiburan, Nevada telah membolehkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis sejak 2001.

Namun, setelah hanya dua minggu, pasokan untuk memenuhi permintaan sama sekali tidak ada di sana, dan semuanya ada masalah dalam mengangkut ganja ke fasilitas tersebut.

Ketika ganja dilegalisir, industri alkohol meneriakkan keributan, dengan mengklaim bahwa legalisasi pot bisa mengurangi keuntungan mereka. Jadi, negara memberi mereka konsesi: selama 18 bulan pertama legalisasi, hanya distributor alkohol grosir yang diizinkan mengangkut ganja.

Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa distributor ini tidak mengikuti permintaan, tidak mendapatkan lisensi cukup cepat, dan ribuan orang dibiarkan menuntut produk yang tidak ada.

pejabat Nevada bersikeras, keadaan darurat keuangan, dengan jutaan dolar dituangkan ke dalam industri itu sendiri dan dengan pendapatan pajak diperkirakan akan mendorong keuangan negara. Ada pajak penjualan 10% untuk ganja, belum lagi pajak 15% untuk petani.

Jadi, pada hari Jumat, Gubernur Brian Sandoval mengeluarkan keadaan darurat, di mana peraturan negara akan diizinkan untuk memeriksa kembali bagaimana mendistribusikan produk tersebut.

"Berdasarkan laporan penjualan mariyuana penggunaan orang dewasa yang sudah jauh melampaui ekspektasi industri di 47 toko eceran ganja resminya di negara bagian dan kenyataan bahwa banyak toko kehabisan persediaan, Departemen harus segera menangani kekurangan distributor," Departemen Perpajakan mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Beberapa perusahaan melaporkan kebutuhan pengiriman dalam beberapa hari ke depan."

Namun, negara meyakinkan distributor alkohol bahwa mereka masih akan bekerja sama dengan mereka.

"Kami terus bekerja sama dengan pedagang grosir minuman keras yang telah mengajukan lisensi distribusi, namun sebagian besar belum memenuhi persyaratan yang memungkinkan kami melisensikannya. Bahkan saat kami mencoba menjadwalkan pemeriksaan fasilitas akhir untuk salah satu pemohon minggu ini, mereka mengatakan bahwa fasilitas mereka belum siap dan menolak pemeriksaan tersebut. Pada pertengahan hari Jumat, tidak ada satu lisensi distribusi yang dikeluarkan, "kata Stephanie Klapstein, juru bicara Departemen Perpajakan, kepada USA Today.(thegrio/BBC/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Ganja
Ganja Dilegalkan, 13 Perusahaan Denmark Antre Ajukan Izin Menanam
Kekurangan Ganja, Negara Bagian di AS Siap Terapkan 'Kondisi Darurat'
Uruguay akan Segera Mulai Menjual Ganja di Apotek
Pengadilan Meksiko Melegalisasi Penggunaan Ganja
Yonif 113/JS Temukan Ladang Ganja di Aceh Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]