Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Ganja
Kekurangan Ganja, Negara Bagian di AS Siap Terapkan 'Kondisi Darurat'
2017-07-14 06:33:25

Tanaman cannabis/ Ganja.(Foto: Istimewa)
NEVADA, Berita HUKUM - Para pejabat Negara Bagian Nevada di Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menempuh langkah darurat untuk mengatasi kekurangan ganja.

Departemen Pajak Negara Bagian Nevada, sebagaimana dilaporkan harian Reno Gazette-Journal, telah mengeluarkan "pernyataan darurat" demi mengatasi kekurangan ganja.

Ini artinya para pejabat negara bagian tersebut bisa menempuh langkah-langkah darurat guna menambah pasokan ganja.

Negara Bagian Nevada mengesahkan penggunaan ganja untuk kepentingan hiburan pada 1 Juli lalu.

Sejak saat itu, juru bicara Departemen Pajak Negara Bagian Nevada, Stephanie Klapstein, mengatakan penggunaan ganja meningkat dan 47 gerai ganja di seluruh negara bagian itu kekurangan pasokan ganja.

Bahkan, "ada laporan bahwa penjualan mariyuana bagi orang dewasa telah melampaui perkiraan".

Asosiasi Apotek Nevada memperkirakan penjualan ganja selama empat hari sejak ganja sah digunakan untuk umum telah mencapai US$3 jutaatau Rp40 miliar. Dari jumlah itu, penghasilan pajak mencapai US$1 juta atau Rp13,3 miliar.

Sebelum mengesahkan penggunaan ganja untuk hiburan, Nevada telah membolehkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis sejak 2001.

Namun, setelah hanya dua minggu, pasokan untuk memenuhi permintaan sama sekali tidak ada di sana, dan semuanya ada masalah dalam mengangkut ganja ke fasilitas tersebut.

Ketika ganja dilegalisir, industri alkohol meneriakkan keributan, dengan mengklaim bahwa legalisasi pot bisa mengurangi keuntungan mereka. Jadi, negara memberi mereka konsesi: selama 18 bulan pertama legalisasi, hanya distributor alkohol grosir yang diizinkan mengangkut ganja.

Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa distributor ini tidak mengikuti permintaan, tidak mendapatkan lisensi cukup cepat, dan ribuan orang dibiarkan menuntut produk yang tidak ada.

pejabat Nevada bersikeras, keadaan darurat keuangan, dengan jutaan dolar dituangkan ke dalam industri itu sendiri dan dengan pendapatan pajak diperkirakan akan mendorong keuangan negara. Ada pajak penjualan 10% untuk ganja, belum lagi pajak 15% untuk petani.

Jadi, pada hari Jumat, Gubernur Brian Sandoval mengeluarkan keadaan darurat, di mana peraturan negara akan diizinkan untuk memeriksa kembali bagaimana mendistribusikan produk tersebut.

"Berdasarkan laporan penjualan mariyuana penggunaan orang dewasa yang sudah jauh melampaui ekspektasi industri di 47 toko eceran ganja resminya di negara bagian dan kenyataan bahwa banyak toko kehabisan persediaan, Departemen harus segera menangani kekurangan distributor," Departemen Perpajakan mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Beberapa perusahaan melaporkan kebutuhan pengiriman dalam beberapa hari ke depan."

Namun, negara meyakinkan distributor alkohol bahwa mereka masih akan bekerja sama dengan mereka.

"Kami terus bekerja sama dengan pedagang grosir minuman keras yang telah mengajukan lisensi distribusi, namun sebagian besar belum memenuhi persyaratan yang memungkinkan kami melisensikannya. Bahkan saat kami mencoba menjadwalkan pemeriksaan fasilitas akhir untuk salah satu pemohon minggu ini, mereka mengatakan bahwa fasilitas mereka belum siap dan menolak pemeriksaan tersebut. Pada pertengahan hari Jumat, tidak ada satu lisensi distribusi yang dikeluarkan, "kata Stephanie Klapstein, juru bicara Departemen Perpajakan, kepada USA Today.(thegrio/BBC/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Ganja
Kekurangan Ganja, Negara Bagian di AS Siap Terapkan 'Kondisi Darurat'
Uruguay akan Segera Mulai Menjual Ganja di Apotek
Pengadilan Meksiko Melegalisasi Penggunaan Ganja
Yonif 113/JS Temukan Ladang Ganja di Aceh Besar
Penyelundupan Ganja Rp3 Miliar Digagalkan Polsek Jakarta
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Pansus RUU Terorisme dan Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan, Harus Perhatikan HAM
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
MK: PK Perdata Hanya Sekali
Setelah Kemenkeu Salurkan Pembiayaan Rp 1,5 Triliun, Kini PBNU Dapat Lahan 10.000 Ha dari Kementan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
Hentikan Peradilan Sesat KPK
Diduga Memeras Tersangka Kasus KONI, Kajari Bontang Budi Setyadi Dilaporkan ke Kejagung
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra: Presiden Sudah Bisa Kena Impeachment
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]