Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
2018-12-11 20:09:08

Tampak tersangka S Dirut PT. Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) saat digiring ke Rutan, Senin (10/12).(Foto: BH /gaj)
BUNTOK, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan menetapkan 2 orang menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek multiyers sebesar Rp. 300 milyar untuk Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang, keputusan tersangka ini sebagaimana janji Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Selatan, Buntok Kalimantan Tengah (Kalteng) Douglas Oscar Berlian Riwoe, melalui Kasi Pidsus Kejari Buntok Bayu Fermadi, SH. MH, bahwa dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya.

Kasi Pidsus Bayu Fermadi pada, Selasa (11/12) kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, dugaan korupsi dalam proyek Jalan dan Jempatan Bangkuang - MTU dengan sistim tahun jamak (Multiyers) senilai Rp 300 milyar yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 45 milyar.

"Bertepatan dengan momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Tim penyidik Kejari menetapkan 2 orang menjadi tersangka, yakni S direktur PT. Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) dan
HA yang merupakan Wakil Ketua DPRD Barito Selatan," sebut Bayu, Selasa (11/12).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, S yang merupakan Direktur Utama PT. Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) pada, Senin (10/12) langsung digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Sedangkan tersangka HA yang merupakan Wakil Ketua DPRD sementara belum ditahan karena masih dilakukan pemeriksaan lanjutan, terang Bayu Fermady.

"Kemarin Senin kita tahan satu tersangka yaitu kontraktor pelaksana dan untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Barito Selatan akan menyusul dilakukan penahanan, karena masih ada pemeriksaan lanjutan yang belum selesai," jelas Bayu.

Untuk diketahui, terang Kajari Dounglas kepada Wartawan bahwa untuk status penahanan tersangka, belum dipastikan apakah akan ditahan atau tidak, sebab masih menunggu hasil dari proses penyidikan lebih lanjut.

"Tergantung penyidiknya, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka supaya jangan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, itukan diatur Undang-Undang seperti itu, jadi tahan itukan tidak wajib," ujar Dounglas.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]