Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
2018-12-11 20:09:08

Tampak tersangka S Dirut PT. Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) saat digiring ke Rutan, Senin (10/12).(Foto: BH /gaj)
BUNTOK, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan menetapkan 2 orang menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek multiyers sebesar Rp. 300 milyar untuk Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang, keputusan tersangka ini sebagaimana janji Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Selatan, Buntok Kalimantan Tengah (Kalteng) Douglas Oscar Berlian Riwoe, melalui Kasi Pidsus Kejari Buntok Bayu Fermadi, SH. MH, bahwa dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya.

Kasi Pidsus Bayu Fermadi pada, Selasa (11/12) kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, dugaan korupsi dalam proyek Jalan dan Jempatan Bangkuang - MTU dengan sistim tahun jamak (Multiyers) senilai Rp 300 milyar yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 45 milyar.

"Bertepatan dengan momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Tim penyidik Kejari menetapkan 2 orang menjadi tersangka, yakni S direktur PT. Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) dan
HA yang merupakan Wakil Ketua DPRD Barito Selatan," sebut Bayu, Selasa (11/12).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, S yang merupakan Direktur Utama PT. Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) pada, Senin (10/12) langsung digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Sedangkan tersangka HA yang merupakan Wakil Ketua DPRD sementara belum ditahan karena masih dilakukan pemeriksaan lanjutan, terang Bayu Fermady.

"Kemarin Senin kita tahan satu tersangka yaitu kontraktor pelaksana dan untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Barito Selatan akan menyusul dilakukan penahanan, karena masih ada pemeriksaan lanjutan yang belum selesai," jelas Bayu.

Untuk diketahui, terang Kajari Dounglas kepada Wartawan bahwa untuk status penahanan tersangka, belum dipastikan apakah akan ditahan atau tidak, sebab masih menunggu hasil dari proses penyidikan lebih lanjut.

"Tergantung penyidiknya, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka supaya jangan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, itukan diatur Undang-Undang seperti itu, jadi tahan itukan tidak wajib," ujar Dounglas.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]