Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Kejari Barito Selatan Siap Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Rp 300 Milyar
2018-12-04 12:38:01

Tampak tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Buntok saat melakukan penyitaan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Unit Layanan Pengadaan (ULP) kantor Bupati Buntok.(Foto: BH /gaj)
BUNTOK, Berita HUKUM - Proses penyidikan yang dilakun Tim Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait dugaan korupsi dalam berbagai Proyek Jalan dan Jempatan Bangkuang - MTU dengan sistim tahun jamak (Multiyers) yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 45 milyar segera akan diumumkan tersangkanya pada akhir Desember 2018 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Douglas Oscar Berlian Riwoe, melalui Kasi Pidsus Kejari Barsel Bayu Fermady, SH. kepada pewarta BeritaHUKUM.com pada, Senin (3/12).

Menurut Jaksa Bayu Fermady, bahwa penyidikan terkait adanya dugaan suap dalam pelaksanaan proyek multiyears di Barito Selatan yang merugikan keuangan negara, dalam waktu dekat selambatnya akhir Desember 2018, Tim Penyidik sudah menemukan nama para tersangka.

"Akhir Desember 2018 diperkirakan Tim Penyidik sudah menyelesaikan penyidikan dan dapat mengumumkan para tersangka yang diduga kuat menikmati uang korupsi dari proyek multiyerds total senilai Rp 300 Milyar," ujar Bayu, Senin (3/12).

Kasi Pidsus Bayu Fermady, SH. MA juga memaparkan bahwa hari ini Senin (3/12) tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi, yakni ZN selaku mantan Kabid Dikbang Bappeda Barsel, yang saat ini menduduki jabatan sebagai Disporaparbud, serta JW selaku Sekretaris DPRD Barito Selatan.

"Hari ini, kita memeriksa dua orang saksi yaitu ZN selaku Disporaparbud yang dulunya tahun 2017 menjabat sebagai Kabid Dikbang Bappeda, serta JW Sekertari Dewan DPRD kota Barito Selatan," ujar Bayu.

Kepada Pewarta Bayu Fermady juga mengatakan bahwa dari penyidikan tim penyidik telah mengantongi sedikitnya 5 orang yang bakal dijadikan tersangka, namun rencana pengumuman yang akan di keluarkan pada lambat akhir Desember 2018, namun besar kemungkinan sementara ditetapkan 2 orang menjadi tersangka lebih dulu.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Minta Kasatker Ikut Berperan Penyusunan Rencana Anggaran, Jangan Hanya Para Kasubbag Renmin
Keputusan MA Kasus First Travel Janggal
Sukmawati, Potret Sosial-Politik dan Hukum Kita
Dinas Pendidikan Gencarkan Sekolah Ramah Bersepeda
PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut
Tausiyah di Bogor, UAS: Yang Ngundang Saya Diperiksa Lho
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]