Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M
2018-12-17 22:46:09

Tim Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang di pimpin Kasi Pidsus Bayu Fermadi, SH, MH saat betada di gedung KPK melakukan gelar perkara korupsi proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang senilai Rp 300 Milyar.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan setelah menetapkan 2 orang menjadi tersangka yakni S selaku kontraktor PT Tirta Dhea Addonics Pratama (TDAP) dan Hasanudin Agani, Wakil Ketua DPRD Barito Selatan dalam program proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang dengan tahun jamak (multiyears) senilai Rp. 300 M, Kejari langsung melakukan gelar perkara antara Penyidik Kejari Barsel bersama Unit Koordinasi Supervisi Penindakan KPK RI di Jakarta, Senin (17/12).

Hal tersebut disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Bayu Fermadi, SH. MHum kepada pewarta BeritaHUKUM.com Senin (17/12).

Menurut Bayu, setelah tim menetapkan 2 orang menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek multiyears dugaan suap dari Dirut PT. TDAP kepada Hasanudin Agani Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, tim melakukan gelar perkara bersama Unit Kordinasi Supervisi dan Penindakan KPK untuk mendapatkan penetapan hukum yang tepat terhadap pelaku korupsi.

Gelar perkara yang dilakukan Tim Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang di Pimpin Kasi Pidsus Bayu Fermady, SH.MH. yang didampingi Kasi Datun Arief Mulya S, SH.MH. dan Kasi Pidum Rakhmat Baihaki, SH.MH, bersama 4 orang Tim Unit Kordinasi Supervisi Penindakan KPK dengan mengambil tempat di ruang rapat Lt 16 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasi Pidsus Bayu Fermadi juga mengatakan, KPK mendukung sepenuhnya penyidikan yang dilakukan Kejari Barito Selatan terhadap dugaan suap dalam proyek multiyears Rp 300 Milyar yang diduga kuat merugikan keuangan negara senilai Rp 45 Milyar lebih.

"KPK menyatakan sangat mendukung sepenuhnya penyidikan yang dilakukan Kejari Barito Selatan dalam dugaan suap proyek multiyers, dan menyatakan akan mengikuti terus perkembangan penyidikan yg dilakukan oleh Kejari Barsel terkait kasus dugaan tipikor proyek multiyears senilai Rp. 300 M," ujar Bayu Fermadi.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, kasus dugaan korupsi proyek multiyers sebesar Rp. 300 milyar untuk Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang, sebagaimana dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Selatan, Buntok Kalimantan Tengah (Kalteng) Douglas Oscar Berlian Riwoe, melalui Kasi Pidsus Kejari Buntok Bayu Fermadi, SH. MH, telah menetapkan S selaku kontraktor PT. TDAP dan Wakil Ketua DPRD Barito Selatan Hasanudin Agani menjadi tersangka dan telah ditahan.

"Dengan melakukan gelar perkara dengan Tim Unit Kordinasi Supervisi dan Penindakan KPK selanjutnya tim Penyidik Kejari Buntok merampungkan penyidikan, selanjutnya di limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan," pungka Bayu Fermadi.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]