Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 

Kejaksaan Tetap Ngotot Prita Mulyasari Salah
Friday 19 Aug 2011 17:53:01

Prita Mulyasari (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap akan mempertahankan pendapatnya bahwa Prita Mulyasari pantas dinyatakan bersalah dan layak menerima hukuman enam bulan penjara. Argumentasi hukum penuntut umum ini akan disampaikan dalam kontra memori atas memori peninjauan kembali (PK) yang telah diajukan Prita, beberapa waktu lalu.

Sikap tak mau tak peduli dengan nasib rakyat kecil yang diperkarakan RS Omni Serpong, Tangerang, Banten itu, diperlihatkan Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8). “Kontra memori PK Kejaksaan dalam praktik peradilan, ya JPU harus mempertahankan pendapatnya,”jelas Basrief.

Namun, semua putusan tetap berada di tangan hakim majelis peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Prita. Sedangkan mengenai rencana eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan, ujar Basrief, tetap bisa saja dilakukan kapan saja. Tetapi sampai sekarang Kejaksaan masih belum melakukan eksekusi. "Keadilan substansial yang sekarang. Saya pikir eksekusi bisa saja dilakukan sewaktu-waktu, tapi hingga sekarang belum memikirkannya untuk melakukannya,” jelas mantan Jamintel ini.

Kasus Prita Mulyasari ini, berawal dari tulisan surat elektronik yang mengeluhkan pelayanan di RS Omni Serpong. selanjutnya, Prita tersandung masalah hukum di jalur perdata dan pidana. Dalam perkara perdata, Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prita Mulyasari dari segala gugatan hokum.

Dalam peradilan pidana, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bebas pula pada dua tahun lalu, meski JPU menuntut Prita dipenjara enam bulan. Namun, MA dalam putusan kasasinya memenangkan JPU dan memutuskan Prita bersalah. Putusan yang terdaftar dengan nomor 822 K/PID.SUS/2010 itu, diputus majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dengan hakim anggota, Salman Luthan dan Imam Harjadi. (mic/bie)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]