Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 

Kejaksaan Tetap Ngotot Prita Mulyasari Salah
Friday 19 Aug 2011 17:53:01

Prita Mulyasari (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap akan mempertahankan pendapatnya bahwa Prita Mulyasari pantas dinyatakan bersalah dan layak menerima hukuman enam bulan penjara. Argumentasi hukum penuntut umum ini akan disampaikan dalam kontra memori atas memori peninjauan kembali (PK) yang telah diajukan Prita, beberapa waktu lalu.

Sikap tak mau tak peduli dengan nasib rakyat kecil yang diperkarakan RS Omni Serpong, Tangerang, Banten itu, diperlihatkan Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8). “Kontra memori PK Kejaksaan dalam praktik peradilan, ya JPU harus mempertahankan pendapatnya,”jelas Basrief.

Namun, semua putusan tetap berada di tangan hakim majelis peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Prita. Sedangkan mengenai rencana eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan, ujar Basrief, tetap bisa saja dilakukan kapan saja. Tetapi sampai sekarang Kejaksaan masih belum melakukan eksekusi. "Keadilan substansial yang sekarang. Saya pikir eksekusi bisa saja dilakukan sewaktu-waktu, tapi hingga sekarang belum memikirkannya untuk melakukannya,” jelas mantan Jamintel ini.

Kasus Prita Mulyasari ini, berawal dari tulisan surat elektronik yang mengeluhkan pelayanan di RS Omni Serpong. selanjutnya, Prita tersandung masalah hukum di jalur perdata dan pidana. Dalam perkara perdata, Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prita Mulyasari dari segala gugatan hokum.

Dalam peradilan pidana, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bebas pula pada dua tahun lalu, meski JPU menuntut Prita dipenjara enam bulan. Namun, MA dalam putusan kasasinya memenangkan JPU dan memutuskan Prita bersalah. Putusan yang terdaftar dengan nomor 822 K/PID.SUS/2010 itu, diputus majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dengan hakim anggota, Salman Luthan dan Imam Harjadi. (mic/bie)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral Bilang Wajar Nonton Video Porno, Psikolog: Ucapan Ganjar Gak Pantas !
Eksepsi: Tidak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kondensat BP MIGAS - PT TPPI
Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
Haris Azhar Sebut Omnibus Law Cilaka RUU Haram
Survei Median: Massa 212 Lebih Pilih Anies Ketimbang Prabowo
Sekjen DPR Pastikan Tak Ada Kebakaran di Gedung Nusantara III
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]