Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus penggelapan Pajak
Kejagung, Istri HI Bisa Jadi Tersangka
Wednesday 02 May 2012 22:53:18

Gedung Kejaksaan Agung RI (Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan tak tertutup kemungkinan Novi Ramadhani menjadi tersangka. Hal ini dikatakan setelah Kejakgung usai memeriksa wanita istri tersangka Herly Isdiharsono itu dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai Pajak Dhana Widyatmika.

“Dalam keterangan yang diberikan olehnya (NR). Dirinya mengetahui adanya uang masuk kerekeningnya yang berasal dari wajib pajak,” ujar Direktur Penyidikan Kejagung Arnold Angkouw di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (2/5).

Arnould mengatakan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap NR, maka tidak menutup kemungkinan kalau statusnya akan dinaikan jadi tersangka. Karena NR mengetahui adanya kiriman uang dari wajib pajak yang dilakukan oleh Suaminya HI melalui rekeningnya.

“Kalau memang dia mengetahui adanya kiriman itu dan menghendaki. Dia bisa saja ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Ditemui terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan, mengenai adanya tersangka dalam kasus Dhana bisa saja terjadi. Semua melihat proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Adanya tersangka baru tentu saja. Semua masih dalam proses penyidikan. Apakah itu NR atau bukan kita belum tahu,” tegasnya.

Sebelumnya, Arnold Angkouw menyebut Johny Basuki diketahui melakukan transaksi pengiriman ke rekening milik istri Herly Isdiharsono sebesar Rp 2,7 M. Herly mantan pegawai Ditjen Pajak yang juga rekan bisnis Dhana Widyatmika telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang.

Selain itu Kejakgung juga berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama dalam kasus korupsi yang dilakukn oleh Dhana. Pemeriksaan ini dilakukan karena ditemukannya aliran uang ke Dhana.

“Terkait aliran uang dari Rama ke Dhana, kita akan memanggil Rama Kamis (3/5) untuk memberikan klarifikasinya,” sambung Arnould.

Ditambahkan Arnold, uang dari mantan anggota DPR tersebut diduga berasal dari perusahaan yang dmiliki oleh Rama. Namun pihaknya belum mengetahui apakah perusahaan Rama termasuk wajib pajak yang ditangani Dhana atau tidak.

“Kita belum mengetahui apakah perusahaan itu wajib pajak atau bukan. Kita klarifikasi terlebih dahulu," terang Arnold. (bhc/nag)


 
Berita Terkait Kasus penggelapan Pajak
 
Kejaksaan Periksa Gayus Sebagai Saksi Untuk Kasus DW
 
Kejagung, Istri HI Bisa Jadi Tersangka
 
Bekas Atasan Gayus Divonis Dua Tahun Bui
 
Gayus Terancam Penjara Seumur Hidup
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]