Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Transportasi
Kebijakan Bagasi Pesawat Berbayar Perlu Dikaji Ulang
2019-02-10 05:32:18

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis (tengah) mendapat penjelasan dari GM Bandara Pattimura Ambon Amirudin Florensius.(Foto: Sofyan/sf)
AMBON, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu, meminta agar pemerintah menunda kebijakan bagasi berbayar pada sejumlah maskapai penerbangan komersial, hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional. Pasalnya, kebijakan bagasi berbayar itu dikeluhkan masyarakat.

"Menyangkut maskapai penerbangan yang menerapkan bagasi berbayar, kita sudah rapat dengan Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan kajian berkaitan dengan peraturan menteri yang menyangkut aturan penerapan bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (6/2).

Kunspek dalam rangka memantau penanganan banjir di Kota Ambon ini turut memantau dampak kebijakan bagasi berbayar di Bandara Pattimura Ambon. General Manager Bandara Pattimura, perwakilan Ditjen Hubud, dan perwakilan maskapai Lion Air Group pun menjelaskan bagaimana kebijakan bagasi berbayar diterapkan. Lion Air menerapkan kebijakan ini sejak 22 Januari 2019 lalu. Sementara Citilink Indonesia yang semula akan menerapkan mulai 8 Februari 2019 ini, dikabarkan menunda kebijakan bagasi berbayar ini.

"Kita pastikan Lion Air yang sudah menerapkan bagasi berbayar itu melakukan penundaan, sampai masyarakat paham betul berkaitan dengan peraturan baru ini. Bisa saja nanti penerapan bagasi berbayar itu ditinjau kembali kalau memang dalam pelaksanannya ada permasalahan-permasalahan dalam hal keselamatan dan keamanan daripada penerbangan. Sehingga jangan sampai masyarakat dirugikan," tandas Fary.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sungkono mengatakan, berdasar pengalamannya terbang menggunakan berbagai maskapai internasional dan nasional, ia mengaku barang-barang yang dibawa penumpang, biasanya akan dikenakan tambahan biaya jika kelebihan berat atau overweight. Sehingga menurutnya kurang lazim jika maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah Indonesia menerapkan kebijakan bagasi berbayar, berapapun berat barang bawaan penumpangnya.

"Saya khawatir kalau nanti tidak dievaluasi sungguh-sungguh, tidak bisa melindungi kepentingan rakyat. Saya pikir pemerintah harus lebih selektif dan lebih hati-hati, jangan sampai kebijakan ini terkesan berpihak (ke salah satu maskapai penerbangan). Saya melihat masyarakat mengenai bagasi berbayar ini sepertinya merasa kecewa. Jadi saya mohon ini dievaluasi kembali di Kementerian Perhubungan. Jangan sampai ada hidden di kebijakan itu," tandas Sungkono.

Sebelumnya, General Manager Bandara Pattimura Amirudin Florensius mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan bagasi berbayar ini kepada calon penumpang. Selama berlakunya kebijakan ini yang mulai dilakukan Lion Air pada 22 Januari lalu, diakuinya ada beberapa kendala, namun dapat diselesaikan. Salah satunya dengan memberi pilihan, jika ada penumpang yang kelebihan kapasitas barang bawaannya, maka dapat disimpan.

Sementara itu, Kasie Sistem Informasi Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Meliana yang turut hadir dalam Kunspek ini menjelaskan, seharusnya maskapai penerbangan yang melaksanakan kebijakan ini untuk dapat melakukan sosialisasi lebih masif kepada penumpang. Ia pun mengaku kaget dengan langkah Lion Air ini. Seharusnya Lion Air terlebih dahulu mengajukan perubahan Standard Operating Procedure(SOP) kepada Ditjen Hubud, tidak tiba-tiba melaksanakan kebijakan ini.(sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Transportasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]