Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
Kasus PT SHS, Direktur Keuangan Mas Darmawan Penuhi Panggilan Kejagung
Thursday 06 Jun 2013 09:21:41

Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Keuangan dan Kepala Divisi PSO PT SHS dipanggil tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk menjalani pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (PT SHS Persero).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi membenarkan, bahwa Mas Darmawan selaku Direktur Keuangan dan mantan Kepala Divisi PSO PT SHS dipanggil penyidik pidana khusus.

"Benar, pukul 10:00 WIB, yang bersangkutan diperiksa yang pada pokoknya terkait dengan realisasi dan klaim Subsidi Benih di PT SHS serta mekanisme pemberian bonus kinerja di PT SHS," kata Untung kepada Wartawan, Rabu (5/6) di Pers Room Kejagung.

Sebelumnya pada Selasa (4/6) kemarin, tim penyidik Kejagung juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi DR. Ir. Memet Gunawan selaku Komisaris Utama PT SHS, dimana sesuai penuturan Kapuspenkum Untung, bahwa pokok pemeriksaannya tentang mekanisme dan tata cara pemberian bonus kinerja dan jasa produksi di PT SHS.

Seperti diketahui kasus yang merugikan negara miliaran rupiah dan juga diduga kuat melibatkan oknum di Kementerian Pertanian ini, oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Adi Toegarisman mengungkapkan jauh hari sebelumnya bahwa Kejaksaan telah melakukan penyelidikan ke lapangan di antaranya ke wilayah Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung, bahwa memang bermasalah, diantaranya penggelembungan (mark up) harga.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Galaxy Note 8 Siap Meluncur, Samsung Sebarkan Video Teaser
Meriahnya Perayaan Kemerdekaan di Istana, SBY dan Megawati Hadiri Bersama Detik-Detik Proklamasi
Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita
Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika
Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!
Polisi Sita Ribuan Paspor, First Travel Diperkirakan Tidak Mampu Kembalikan Uang Calon Jemaah
Usut Kasus Viktor Laiskodat NasDem, Penyidik Bareskrim Hadirkan Ahli Bahasa
MA Sahkan Kepengurusan PPP Romy, Romahurmuziy: Ajak Bersatu Menyongsong Pilkada 2018 dan Pileg 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]