Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
Kasus PT SHS, Direktur Keuangan Mas Darmawan Penuhi Panggilan Kejagung
Thursday 06 Jun 2013 09:21:41

Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Keuangan dan Kepala Divisi PSO PT SHS dipanggil tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk menjalani pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (PT SHS Persero).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi membenarkan, bahwa Mas Darmawan selaku Direktur Keuangan dan mantan Kepala Divisi PSO PT SHS dipanggil penyidik pidana khusus.

"Benar, pukul 10:00 WIB, yang bersangkutan diperiksa yang pada pokoknya terkait dengan realisasi dan klaim Subsidi Benih di PT SHS serta mekanisme pemberian bonus kinerja di PT SHS," kata Untung kepada Wartawan, Rabu (5/6) di Pers Room Kejagung.

Sebelumnya pada Selasa (4/6) kemarin, tim penyidik Kejagung juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi DR. Ir. Memet Gunawan selaku Komisaris Utama PT SHS, dimana sesuai penuturan Kapuspenkum Untung, bahwa pokok pemeriksaannya tentang mekanisme dan tata cara pemberian bonus kinerja dan jasa produksi di PT SHS.

Seperti diketahui kasus yang merugikan negara miliaran rupiah dan juga diduga kuat melibatkan oknum di Kementerian Pertanian ini, oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Adi Toegarisman mengungkapkan jauh hari sebelumnya bahwa Kejaksaan telah melakukan penyelidikan ke lapangan di antaranya ke wilayah Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung, bahwa memang bermasalah, diantaranya penggelembungan (mark up) harga.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]