Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Makar
Kasus Kivlan Zein, Pengacara: Hakim Putuskan Kliennya Tidak Bersalah
2019-07-23 05:48:22

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun saat usai persidangan di PN Jaksel.(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang praperadilan Kivlan Zen terkait kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal yang sempat tertunda kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/7) sekitar pukul 13.00 Wib.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun menjelaskan kliennya juga telah didampingi oleh Tim Pembela Hukum (TPH) dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dalam sidang praperadilan siang tadi dalam perkara dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal atas tuduhan penyidik Polda Metro Jaya.

Pemberian kuasa oleh Kivlan juga diberikan kepada 12 anggota yang dalam surat kuasa disebut sebagai kuasa hukum dari Badan Pembinaan Hukum dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Nama-nama yang tercantum dalam kuasa tersebut dikatakan Tonin ada Mayor Jenderal TNI Purnomo, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Wibowo, Kolonel Subagya Santosa, Letnan Kolonel Mesra Jaya, Letkol Laut Marimin, Letkol Laur Sutarto Wilson, Letkol Purwadi Joko Santoso, Kolonel Azhar, Mayor Dedi Setiadi, Mayor Marwan Iswandi, Mayor Ahmad Hariti, dan Mayor Ismanto.

"Tadi kita bersama tim pembela gabungan dari Mabes TNI dan dua sipil melawan tergugat penyidik Polda," kata Tonin di depan ruang sidang PN Jaksel, Jakarta, Senin (22/7).

"Praperadilan ini digelar bagaimana administrasi dari penyidik polda kita nilai, artinya kalau sudah benar kita kalah, tetapi kalau tidak benar berarti pak Kivlan harus dibebaskan secara murni dan kepolisian harus mengembalikan nama baik klien kami," ucap Tonin.

Ditanya soal kemungkinan adanya kesalahan administrasi penyidik Polda Metro Jaya, Tonin mengatakan dengan tegas untuk segera membebaskan Kivlan Zen tanpa syarat.

"Pak Kivlan gak akan menuntut kok, karena intinya ia bebas ajah sudah cukup," ujarnya.

Dijelaskan Tonin, jika hakim pengadilan memutuskan kliennya tidak bersalah dan dibebaskan, Kivlan Zen akan mengurus anak dan cucu-cucunya sambil beternak ayam

"Pak Kivlan gak akan menuntut kok, dengan bebasnya beliau saja itu sudah sangat bersyukur karena apa yang disangkakan dan dituduhkan kepadanya tidak benar," pungkas Tonin.(bh/bar)

Share : |

 
Berita Terkait Makar
Kasus Kivlan Zein, Pengacara: Hakim Putuskan Kliennya Tidak Bersalah
Ahli: Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
5 Orang Tersangka Dugaan Permufakatan Makar Dikenakan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP
Fadli Zon: Kasus Rizieq dan Makar Banyak Kejanggalan
Sekjen dan Presiden KSPI kembali Dipanggil Polda sebagai Saksi Dugaan Makar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]